Pemprov DKI Dinilai Tak Serius Menata Angkutan Umum
Selasa, 05 Mei 2015 - 06:17 WIB
Pemprov DKI Dinilai Tak Serius Menata Angkutan Umum
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai tidak serius meningkatkan pelayanan angkutan umum di wilayah hukumnya. Opsi yang diberikan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI agar APTB hanya beroperasi hingga perbatasan adalah bukti ketidakseriusan itu.
Anggota Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Donny Andy Saragih mengatakan, ketidaksepakatan harga rupiah per kilometer yang ditawarkan Dishub dengan para operator APTB merupakan bukti dari ketidakseriusan Pemprov DKI dalam mengintegrasikan angkutan umum di bawah PT Transjakarta. Sebab, apabila Dishub serius, tidak mungkin ketidaksepakatan itu ada.
"Memang konsep awalnya hanya sampai perbatasan, tetapi kalau itu diambil dari opsi ketidaksepakatan ya itu berarti pemprov tidak serius. Harusnya Pemprov memberikan harga sesuai dengan kajian operasi APTB. Pemprov harus berusaha meyakini pengusaha APTB agar mau ikut, jangan diberikan opsi," katanya di Jakarta, Senin 4 Mei 2015.
Donny menjelaskan, semua operator saat ini sangat menunggu realisasi sistem pembayaran rupiah per kilometer. Menurutnya, sistem rupiah per kilometer yang berada di bawah PT Transjakarta merupakan suatu sistem yang mendorong keuntungan investasi operator, dan pelayanan angkutan umum. Sebab, ada atau tidaknya penumpang, kata dia, para operator mendapatkan pembayaran.
Kendati demikian, lanjutnya, Pemprov DKI harus mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan harga rupiah per kilometer tersebut. (Baca juga: Pemprov DKI Larang APTB Masuk Jakarta)
"Kalau APTB saja tidak berhasil, bagaimana dengan bus kota yang katanya mau diberlakukan sistem rupiah per kilometer pada Juni mendatang. Apalagi mau datangin 700 bus sampai akhir tahun nanti. Pemprov terlalu banyak wacana, masyarakat yang tadinya antusias jadi kecewa," katanya.
Anggota Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta dari unsur pengusaha, Donny Andy Saragih mengatakan, ketidaksepakatan harga rupiah per kilometer yang ditawarkan Dishub dengan para operator APTB merupakan bukti dari ketidakseriusan Pemprov DKI dalam mengintegrasikan angkutan umum di bawah PT Transjakarta. Sebab, apabila Dishub serius, tidak mungkin ketidaksepakatan itu ada.
"Memang konsep awalnya hanya sampai perbatasan, tetapi kalau itu diambil dari opsi ketidaksepakatan ya itu berarti pemprov tidak serius. Harusnya Pemprov memberikan harga sesuai dengan kajian operasi APTB. Pemprov harus berusaha meyakini pengusaha APTB agar mau ikut, jangan diberikan opsi," katanya di Jakarta, Senin 4 Mei 2015.
Donny menjelaskan, semua operator saat ini sangat menunggu realisasi sistem pembayaran rupiah per kilometer. Menurutnya, sistem rupiah per kilometer yang berada di bawah PT Transjakarta merupakan suatu sistem yang mendorong keuntungan investasi operator, dan pelayanan angkutan umum. Sebab, ada atau tidaknya penumpang, kata dia, para operator mendapatkan pembayaran.
Kendati demikian, lanjutnya, Pemprov DKI harus mengedepankan musyawarah mufakat dalam menentukan harga rupiah per kilometer tersebut. (Baca juga: Pemprov DKI Larang APTB Masuk Jakarta)
"Kalau APTB saja tidak berhasil, bagaimana dengan bus kota yang katanya mau diberlakukan sistem rupiah per kilometer pada Juni mendatang. Apalagi mau datangin 700 bus sampai akhir tahun nanti. Pemprov terlalu banyak wacana, masyarakat yang tadinya antusias jadi kecewa," katanya.
(mhd)
