Daerah Harus Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN
Rabu, 29 April 2015 - 10:17 WIB
Daerah Harus Siap Hadapi Pasar Bebas ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah memanfaatkan otonomi daerah sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi masingmasing.
“Otonomi daerah telah menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik. Jika tidak ada otonomi daerah, saya yakin inovasi di daerah terbatas,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Kepala negara ini menambahkan, otonomi daerah harus diletakkan dalam konteks kepentingan nasional, yakni masuk ke era globalisasi dan semua harus mampu memenangi kompetisi itu.
Presiden mengingatkan bahwa awal 2016, masyarakat ekonomi ASEAN akan berlaku. Sementara banyak pihak saat ini belumtahuapayangakanterjadi. “Saya titip pada kepala daerah ini disampaikan kepada masyarakat, kita harus siap. Kalau melihat kondisi yang ada, saya masih yakin kita mampu berkompetisi dan bersaing dengan negara di ASEAN,” ucapnya yakin.
Untuk menghadapi tantangan itu, Presiden menegaskan, perlu banyak langkah yang dilakukan antara lain memperbaiki layanan publik, memperbaiki tata kelola, dan membenahi ketimpangan pembangunan. “Otonomi daerah juga harus menjadi bagian dari upaya mendorong konektivitas antardaerah,” katanya. Peringatan Hari Otonomi Daerah yang berlangsung di Istana Negara itu dihadiri sejumlah kepala daerah.
Dalam peringatan itu, Presiden menyerahkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purna Nugara kepada sejumlah daerah yang dianggap berhasil dalam menjalankan pembangunan berdasarkan otonomi daerah. Empat daerah yang memperoleh dan diberikan secara simbolis oleh Presiden antara lain penghargaan bagi Kabupaten Tuban, Kabupaten Purbalingga, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.
Selain itu, Presiden juga menyematkan penghargaan Satya Lencana Bakti Praja Nugraha kepada 12 kepala daerah di antaranya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Bowono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Cimahi Atty Suharti, dan Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutan mengatakan, otonomi daerah saat ini terus berjalan dan diharapkan dapat memajukan daerah sesuai dengan inovasinya. “Atas arahan presiden kebijakan strategis jangka pendek kami siap melaksanakan otonomi daerah bagi mewujudkan tata kelola yang efisien dan siap melaksanakan reformasi tata kelola daerah dan membangun dari pinggiran,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-19 di Jakarta, Senin (27/4). Kinerja pemda yang diapresiasi untuk kategori kabupaten ada Kabupaten Sleman, Bantul,
Kulonprogo, Kutai Kartanegara, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, Sidoarjo, dan Tuban. Sementara untuk kategori kota ada Kota Yogyakarta, Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, dan Surabaya. Sementara di level provinsi yaitu DIY, Jatim, dan Jateng.
Ant/muh iqbal marsyaf
“Otonomi daerah telah menumbuhkan inovasi dan praktik yang baik. Jika tidak ada otonomi daerah, saya yakin inovasi di daerah terbatas,” kata Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Kepala negara ini menambahkan, otonomi daerah harus diletakkan dalam konteks kepentingan nasional, yakni masuk ke era globalisasi dan semua harus mampu memenangi kompetisi itu.
Presiden mengingatkan bahwa awal 2016, masyarakat ekonomi ASEAN akan berlaku. Sementara banyak pihak saat ini belumtahuapayangakanterjadi. “Saya titip pada kepala daerah ini disampaikan kepada masyarakat, kita harus siap. Kalau melihat kondisi yang ada, saya masih yakin kita mampu berkompetisi dan bersaing dengan negara di ASEAN,” ucapnya yakin.
Untuk menghadapi tantangan itu, Presiden menegaskan, perlu banyak langkah yang dilakukan antara lain memperbaiki layanan publik, memperbaiki tata kelola, dan membenahi ketimpangan pembangunan. “Otonomi daerah juga harus menjadi bagian dari upaya mendorong konektivitas antardaerah,” katanya. Peringatan Hari Otonomi Daerah yang berlangsung di Istana Negara itu dihadiri sejumlah kepala daerah.
Dalam peringatan itu, Presiden menyerahkan penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purna Nugara kepada sejumlah daerah yang dianggap berhasil dalam menjalankan pembangunan berdasarkan otonomi daerah. Empat daerah yang memperoleh dan diberikan secara simbolis oleh Presiden antara lain penghargaan bagi Kabupaten Tuban, Kabupaten Purbalingga, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto.
Selain itu, Presiden juga menyematkan penghargaan Satya Lencana Bakti Praja Nugraha kepada 12 kepala daerah di antaranya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Bowono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Cimahi Atty Suharti, dan Bupati Sidoarjo Syaiful Ilah.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutan mengatakan, otonomi daerah saat ini terus berjalan dan diharapkan dapat memajukan daerah sesuai dengan inovasinya. “Atas arahan presiden kebijakan strategis jangka pendek kami siap melaksanakan otonomi daerah bagi mewujudkan tata kelola yang efisien dan siap melaksanakan reformasi tata kelola daerah dan membangun dari pinggiran,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-19 di Jakarta, Senin (27/4). Kinerja pemda yang diapresiasi untuk kategori kabupaten ada Kabupaten Sleman, Bantul,
Kulonprogo, Kutai Kartanegara, Lamongan, Pasaman, Pinrang, Purbalingga, Sidoarjo, dan Tuban. Sementara untuk kategori kota ada Kota Yogyakarta, Blitar, Cimahi, Depok, Madiun, Mojokerto, Probolinggo, Samarinda, Semarang, dan Surabaya. Sementara di level provinsi yaitu DIY, Jatim, dan Jateng.
Ant/muh iqbal marsyaf
(bbg)
