Modernisasi Tubuh Parpol Sudah Mendesak

MEDAN - Dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai dapat berpengaruh terhadap stabilitas politik. Apalagi, berdasarkan hasil survei Indo Barometer, kinerja DPR dinilai paling rendah.

Hal itu disebabkan kondisi parpol yang masih belum profesional dan dikuasai oleh sekelompok orang yang disebut oligarki. “Selama ini parpol kita masih menjadi sumber masalah. Berdasarkan hasil survey juga rendah, makanya harus ada modernisasi di tubuh parpol juga modifikasi. Sehingga mereka itu dapat menjadi pilar utama dalam demokrasi. Makanya, harus segera diperbaiki.

Saya di sini tidak menyebut satu partai, tapi harus ada moderninasi sehingga parpol menjadi professional,” ujar Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di sela-sela Silaturahmi dan Dialog Interaktif Geliat Perpolitikan Nasional dan Peran Strategis Alumni Universitas Sumatera Utara (USU) di Raz Hotel di Jalan drMansyurMedan, Sabtu(18/4).

Irman Gusman melanjutkan, apa yang terjadi saat ini di tubuh Partai Golkar maupun PPP merupakan ketidakmampuan untuk mewujudkan demokratisasi di tubuh partai. Kalau hal itu tidak segera diperbaiki maka bisa mengancam stabilitas politik di Indonesia.

“Kami di DPD membuat mekanisme yang baik tanpa ada ribut- ribut, kita bangun tata tertibnya tanpa ada rekayasa, untuk itulah kita juga berharap parpol dapat membuat mekanisme demokrasi berjalan baik di tubuhya,” ujar senator asal Sumatera Barat ini.

Di sisi lain, kata Irman, masih berdasarkan hasil survei dari Indo Barometer 75% masyarakat menganggap bahwa demokrasi yang berjalan sudah on the track . “Masyarakat kita sudah menikmati demokrasi yang berjalan, kebebasan pers dan hanya prilaku koruptif yang selama ini membuat demokrasi sedikit terganggu dan lembaga kepresidenan masih dinilai merupakan institusi tertinggi yang masih dipercaya oleh masyarakat,” kata Irman.

Sementara civil society juga sudah berkembang dan ditercermin dalam kepercayaan masyarakat sebesar 80% terhadap ormas seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dengan begitu infiltrasi ISIS hingga saat ini masih dapat ditangkal.TNI juga dinilai masih kuat untuk menjaga stabilitas nasional baik secara makro maupun mikro.

Namun, dari evaluasi kinerja enam bulan Jokowi-Jusuf Kalla berdasarkan survei Indo Barometer, kepuasan publik ternyata masih di bawah 75%. Untuk memperbaiki roda pemerintahan ke depan maka reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK juga sudah mendesak. “Hingga saat ini ada lima permasalahan yang paling utama di pemerintahan Jokowi, yakni ekonomi, dengan naiknya harga kebutuhan pokok, korupsi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan juga tingginya tingkat kemiskinan.

Untuk mengatasi masalah ini maka harus dilakukan reshuffle kabinet, “ sebut Irman yang juga Penasehat PP IKA-USU ini. Di sisi lain yang diingatkan Irman, untuk membangun pemerintahan yang baik, maka hubungan pemerintah pusat dan daerah sebaiknya berjalan harmonis. Baik pihak eksekutif maupun legislatif dari tingkat pusat dan daerah harus berjalan dengan baik.

Hadir dalam dialog tersebut, Ketua IKA Pusat USU, Sofyan Raz, Sekretaris IKA Pusat USU, Awalludin Thayab.Ada juga anggota DPD asal Sumut, Parlindungan Purba, Dedi Iskandar Batubara dan mantan anggota DPD Sumut Rahmat Shah. Ketua IKA Pusat USU, Sofyan Raz mengharapkan dialog ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah juga perguruan tinggi dan sebagainya.

“Pak Irman ini alumni USU yang sudah dua kali menjadi Ketua DPD, merupakan sosok yang mampu menyejukkan keadaan juga dapat memberikan ungkapan yang tegas terhadap keadaan yang kita alami,” kata Sofyan.

Lia anggia nasution