BEM Se-Jabar Dukung Pemerintah Kelola Blok Mahakam
Kamis, 16 April 2015 - 09:12 WIB
BEM Se-Jabar Dukung Pemerintah Kelola Blok Mahakam
A
A
A
INDRAMAYU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabar mendukung langkah Pemerintah RI untuk mengembalikan pengelolaan minyak dan gas di Blok Mahakam, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur kepada negara.
Pernyataan ini muncul saat di gelar seminar kedaulatan energi nasional di aula Universitas Wiralodra Indramayu, kemarin. Seminar tersebut di hadiri perwakilan BEM se-Jabar, aka demisi dan praktisi energi nasional.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Indramayu Tri Johan mengatakan, seminar kedaulatan energi nasional yang digagas HMI cabang Indramayu dan serikat pekerja migas Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian anak bangsa terhadap keberlangsungan energi nasional. “Harus ada dorongan yang kuat dari elemen masyarakat, bahwa pengelolaan energi dan migas harus dikembalikan kepada negara. Kita yakin, SDM nasional akan mampu mengelola migas di blok Mahakam,” ungkapnya.
Tri Johan juga menjelaskan, BEM se-Jabar memiliki pandangan yang sama soal pengelolaan energi nasional. Dia berharap dukungan nyata dari kalangan akademisi akan mampu men jawab tantangan global terkait pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor migas.
Hal senada juga di ungkapkan Rektor Universitas Wira lodra Indramayu Ujang Suratno yang menilai pemerintah sudah layak mengelola migas di blok Mahakam. “Harus dimulai dari sekarang.Kurangi peran perusahaan asing dalam pengelolaan migas di tanah air. Kita harus yakin dengan kemampuan SDM di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, praktisi energi nasional Ugan Gandar menjelaskan, penolakan terhadap pengelaan asing di blok Mahakam sudah dilakukan sejak delapan tahun lalu. “Langkah penolakan dianggap sebagai upaya penyelamatan aset SDA migas yang ada di tanah air. Ini membutuhkan perjuangan bersama,” paparnya.
Ugan juga berpendapat, sharing profit atau bagi hasil dengan Pemprov Kalimantan Timur juga harus dilakukan. “Harus ada keberpihakan terhadap pemerintah daerah setempat. Itu tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Artinya jika PT Total serta Inpex yang mengelola blok Mahakam selama puluhan tahun mampu berkontribusi terhadap pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dua perusahaan asing tersebut.
Tomi indra
Pernyataan ini muncul saat di gelar seminar kedaulatan energi nasional di aula Universitas Wiralodra Indramayu, kemarin. Seminar tersebut di hadiri perwakilan BEM se-Jabar, aka demisi dan praktisi energi nasional.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Indramayu Tri Johan mengatakan, seminar kedaulatan energi nasional yang digagas HMI cabang Indramayu dan serikat pekerja migas Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian anak bangsa terhadap keberlangsungan energi nasional. “Harus ada dorongan yang kuat dari elemen masyarakat, bahwa pengelolaan energi dan migas harus dikembalikan kepada negara. Kita yakin, SDM nasional akan mampu mengelola migas di blok Mahakam,” ungkapnya.
Tri Johan juga menjelaskan, BEM se-Jabar memiliki pandangan yang sama soal pengelolaan energi nasional. Dia berharap dukungan nyata dari kalangan akademisi akan mampu men jawab tantangan global terkait pengelolaan sumber daya alam terutama di sektor migas.
Hal senada juga di ungkapkan Rektor Universitas Wira lodra Indramayu Ujang Suratno yang menilai pemerintah sudah layak mengelola migas di blok Mahakam. “Harus dimulai dari sekarang.Kurangi peran perusahaan asing dalam pengelolaan migas di tanah air. Kita harus yakin dengan kemampuan SDM di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, praktisi energi nasional Ugan Gandar menjelaskan, penolakan terhadap pengelaan asing di blok Mahakam sudah dilakukan sejak delapan tahun lalu. “Langkah penolakan dianggap sebagai upaya penyelamatan aset SDA migas yang ada di tanah air. Ini membutuhkan perjuangan bersama,” paparnya.
Ugan juga berpendapat, sharing profit atau bagi hasil dengan Pemprov Kalimantan Timur juga harus dilakukan. “Harus ada keberpihakan terhadap pemerintah daerah setempat. Itu tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Artinya jika PT Total serta Inpex yang mengelola blok Mahakam selama puluhan tahun mampu berkontribusi terhadap pemerintah daerah setempat, pemerintah pusat harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dua perusahaan asing tersebut.
Tomi indra
(ftr)
