Pengakuan Fraksi Gerindra Soal Rencana Pemakzulan Ahok
Senin, 13 April 2015 - 20:14 WIB
Pengakuan Fraksi Gerindra Soal Rencana Pemakzulan Ahok
A
A
A
JAKARTA - Kendati hingga kini belum ada pembahasan mengenai kelanjutan dari hak angket, namun Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta yakin akan berlanjut sampai pada hak menyatakan pendapat (HMP)
Tak tanggung-tanggung Gerindra malah sudah yakin akan melanjutkan hingga kepada pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya pikir sudah capek lah mengurusi seorang Gubernur yang tidak punya etika dan norma. Kayak dia (Ahok) yang paling benar saja. Fraksi terus terang aja Gerindra akan pemakzulan," terang Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Goni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).
Menurut Ghoni, sayang jika hak angket cuman sampai disini saja. Pasalnya hasil dari hak angket sendiri sudah menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Ahok.
"Kalau ada pelanggaran harus disampaikan ke masyarakat. Bahwa kita melakukan hak menyampaikan pendapat,"katanya.
"Aspirasi masyarakat perlu kita tampung juga. Karena kita harus meluruskan bahwa etika dan norma dalam kepemimpinan seseorang harus dijaga. Tidak boleh bilang DPR (Dewan Perwakilan Rampok)," ketusnya.
Tak tanggung-tanggung Gerindra malah sudah yakin akan melanjutkan hingga kepada pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Saya pikir sudah capek lah mengurusi seorang Gubernur yang tidak punya etika dan norma. Kayak dia (Ahok) yang paling benar saja. Fraksi terus terang aja Gerindra akan pemakzulan," terang Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Goni di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2015).
Menurut Ghoni, sayang jika hak angket cuman sampai disini saja. Pasalnya hasil dari hak angket sendiri sudah menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Ahok.
"Kalau ada pelanggaran harus disampaikan ke masyarakat. Bahwa kita melakukan hak menyampaikan pendapat,"katanya.
"Aspirasi masyarakat perlu kita tampung juga. Karena kita harus meluruskan bahwa etika dan norma dalam kepemimpinan seseorang harus dijaga. Tidak boleh bilang DPR (Dewan Perwakilan Rampok)," ketusnya.
(ysw)
