Soal HMP, PKS Tidak Ingin Sama dengan Fraksi Lain

JAKARTA - Pro dan kontra Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga kini masih terus terjadi. Bahkan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta ingin menunggu musyawarah mufakat pimpinan dewan atau fraksi.

"Kami inginnya musyawarah mufakat itu saja," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin saat dihubungi Sindonews, Sabtu 11 April 2015.

Selain itu, Selamat mengaku, partainya tidak ingin terdikotomi oleh pendapat yang seakan-akan menyimpulkan kedua opsi mengenai HMP.

"Kami enggak mau masuk dalam pendapat kalau yang pro dengan HMP maka seakan-akan ujungnya adalah pemakzulan Ahok (Gubernur DKI Jakarta) ketika ada yang tidak setuju dengan HMP maka orang tersebut adalah pro Ahok. Enggak boleh seperti itu opini yang berkembang," paparnya.

Sekadar diketahui, suara DPRD DKI Jakarta untuk melakukan HMP terhadap Ahok hingga kini masih terpecah. Walaupun hasil hak angket orang nomor satu di DKI Jakarta itu dinyatakan bersalah.

Ada sebagaian fraksi di DPRD yang setuju untuk melakukan HMP. Tetapi, ada juga yang tidak setuju HMP.