Sekolah Jangan Intervensi UN
Sekolah Jangan Intervensi UN
A
A
A
SEMARANG - Pelaksanaan ujian nasional (UN) tahun ini diharapkan berjalan dengan jujur dan baik. Sekolahsekolah yang menggelar UN diminta jangan sampai diintervensi, apalagi ditekan agar kelulusan peserta didiknya tinggi.
Terlebih, saat ini UN bukan menjadi penentu kelulusan siswa, melainkan hanya sebagai langkah pemetaan. “Biarlah UN berjalan seperti apa adanya. Pemerintah jangan sampai mengintervensi sekolah, kemudian kepala sekolah menekan guru-gurunya. Jangan sampai ada ancaman dari kepala sekolah kepada guru jika hasil UN-nya gagal. Kalau masih seperti ini adanya, belum bisa dipastikan pelaksanaan UN akan berjalan jujur,” kata pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Muhdi.
Jika UN dapat berjalan jujur dan baik tanpa kecurangan, tentu pemetaan kualitas pendidikan di tiap sekolah dan daerah akan dapat berjalan dengan baik. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan berdasarkan hasil pemetaan itu akan tepat sasaran dan pendidikan di Indonesia akan merata. “Jadi, semuanya harus berjalan baik dulu dan fungsi pemetaannya dijalankan secara semestinya.
Tak hanya itu, solusi setelah pemetaan juga harus dijalankan dengan betul,” kata Rektor UPGRIS ini. Muhdi juga mengapresiasi kelulusan siswa berada di tangan sekolah sepenuhnya. Dengan begitu, anak-anak akan dapat dinilai juga berdasarkan sikap dan karakternya. Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zein menyebutkan, dengan diserahkannya keputusan kelulusan kepada sekolah, siswa akan menjadi lebih menghargai guru.
“Ini bagus ketika yang dinilai bukan hanya kompetensi kognitif saja, namun juga perilaku. Harapannya, UN ini bisa berjalan dengan baik dan tidak heboh seperti sebelumnya. Nilai dasar dari sebuah pendidikan adalah siswa menghormati guru. Ini merupakan nilai positif dari sistem UN kali ini,” paparnya. Di Pekalongan, empat SMK menyatakan kesiapannya melaksanakan UN online .
“Alhamdulillah sudah ada empat sekolah setingkat SMA yang siap mengikuti UN dengan sistem online, yakni SMKN 1 Kedungwuni, SMKN 1 Sragi, SMK Muhammadiyah Kajen, dan SMK Muhammadiyah Bligo,” kata Bupati Pekalongan Amat Antono saat mengecek kesiapan UN online di SMKN 1 Kedungwuni kemarin. Hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan saat ini sudah memiliki fasilitas komputer.
Meski demikian, belum seluruhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan UN secara online . “Namun, mungkin sekolah lain belum memiliki genset atau sarana pendukung lainnya. Ke depan, saya harap seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan bisa menggelar ujian menggunakan sistem online . Saya akan terus mendorong mereka,” ucapnya.
Ujian menggunakan sistem online lebih praktis dan efisien, serta lebih menghemat biaya. “Guru ringan dalam menjaga maupun mengoreksi soal, biaya murah, cepat, hasil koreksinya juga lebih akurat. Anak-anak mengerjakan sendiri sehingga menjadi mandiri. Sebab, saya lihat tadi, sulit untuk saling mencontek. Anak-anak juga bisa mudah mengontrol soal yang belum dikerjakan,” kata Amat Antono.
Susilo himawan/ prahayuda febriantoJaringan
Terlebih, saat ini UN bukan menjadi penentu kelulusan siswa, melainkan hanya sebagai langkah pemetaan. “Biarlah UN berjalan seperti apa adanya. Pemerintah jangan sampai mengintervensi sekolah, kemudian kepala sekolah menekan guru-gurunya. Jangan sampai ada ancaman dari kepala sekolah kepada guru jika hasil UN-nya gagal. Kalau masih seperti ini adanya, belum bisa dipastikan pelaksanaan UN akan berjalan jujur,” kata pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) Muhdi.
Jika UN dapat berjalan jujur dan baik tanpa kecurangan, tentu pemetaan kualitas pendidikan di tiap sekolah dan daerah akan dapat berjalan dengan baik. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan berdasarkan hasil pemetaan itu akan tepat sasaran dan pendidikan di Indonesia akan merata. “Jadi, semuanya harus berjalan baik dulu dan fungsi pemetaannya dijalankan secara semestinya.
Tak hanya itu, solusi setelah pemetaan juga harus dijalankan dengan betul,” kata Rektor UPGRIS ini. Muhdi juga mengapresiasi kelulusan siswa berada di tangan sekolah sepenuhnya. Dengan begitu, anak-anak akan dapat dinilai juga berdasarkan sikap dan karakternya. Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muh Zein menyebutkan, dengan diserahkannya keputusan kelulusan kepada sekolah, siswa akan menjadi lebih menghargai guru.
“Ini bagus ketika yang dinilai bukan hanya kompetensi kognitif saja, namun juga perilaku. Harapannya, UN ini bisa berjalan dengan baik dan tidak heboh seperti sebelumnya. Nilai dasar dari sebuah pendidikan adalah siswa menghormati guru. Ini merupakan nilai positif dari sistem UN kali ini,” paparnya. Di Pekalongan, empat SMK menyatakan kesiapannya melaksanakan UN online .
“Alhamdulillah sudah ada empat sekolah setingkat SMA yang siap mengikuti UN dengan sistem online, yakni SMKN 1 Kedungwuni, SMKN 1 Sragi, SMK Muhammadiyah Kajen, dan SMK Muhammadiyah Bligo,” kata Bupati Pekalongan Amat Antono saat mengecek kesiapan UN online di SMKN 1 Kedungwuni kemarin. Hampir seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan saat ini sudah memiliki fasilitas komputer.
Meski demikian, belum seluruhnya memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan UN secara online . “Namun, mungkin sekolah lain belum memiliki genset atau sarana pendukung lainnya. Ke depan, saya harap seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan bisa menggelar ujian menggunakan sistem online . Saya akan terus mendorong mereka,” ucapnya.
Ujian menggunakan sistem online lebih praktis dan efisien, serta lebih menghemat biaya. “Guru ringan dalam menjaga maupun mengoreksi soal, biaya murah, cepat, hasil koreksinya juga lebih akurat. Anak-anak mengerjakan sendiri sehingga menjadi mandiri. Sebab, saya lihat tadi, sulit untuk saling mencontek. Anak-anak juga bisa mudah mengontrol soal yang belum dikerjakan,” kata Amat Antono.
Susilo himawan/ prahayuda febriantoJaringan
(bbg)
Explore More