Usulkan HMP, Gerindra DKI Kumpulkan 33 Tanda Tangan
Selasa, 07 April 2015 - 14:32 WIB
Usulkan HMP, Gerindra DKI Kumpulkan 33 Tanda Tangan
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta terus mengumpulkan tanda tangan dari anggota Dewan. Hal itu untuk melancarkan usulannya terkait Hak Manyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan, hingga kini sudah ada 33 anggota Dewan yang tanda tangan. Dia menegaskan, dalam penandatanganan itu tidak ada unsur paksaan.
"Sudah ada sekitar 33 (anggota DPRD) yang sudah bertanda tangan dan menyatakan setuju untuk HMP," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (7/4/2015).
Menurutnya, anggota Dewan yang setuju melakukan HMP itu berasal dari Fraksi Gerindra, Golkar, dan PPP. Dia pun optimis, anggota Dewan yang setuju melakukan HMP akan lebih banyak lagi.
"Yang setuju akan terus bertambah, kami lihat saja nanti. HMP ini tindak lanjut dari hak angket," tuturnya.
Kata dia, dalam hasil angket itu Ahok dinyatakan bersalah. Karena telah melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai seorang Gubernur.
"Pokoknya lihat nanti, apa dimakzulkan atau bagaimana. Yang jelas dia (Ahok) sudah melanggar (aturan)," pungkasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Mohammad Taufik mengatakan, hingga kini sudah ada 33 anggota Dewan yang tanda tangan. Dia menegaskan, dalam penandatanganan itu tidak ada unsur paksaan.
"Sudah ada sekitar 33 (anggota DPRD) yang sudah bertanda tangan dan menyatakan setuju untuk HMP," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Selasa (7/4/2015).
Menurutnya, anggota Dewan yang setuju melakukan HMP itu berasal dari Fraksi Gerindra, Golkar, dan PPP. Dia pun optimis, anggota Dewan yang setuju melakukan HMP akan lebih banyak lagi.
"Yang setuju akan terus bertambah, kami lihat saja nanti. HMP ini tindak lanjut dari hak angket," tuturnya.
Kata dia, dalam hasil angket itu Ahok dinyatakan bersalah. Karena telah melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai seorang Gubernur.
"Pokoknya lihat nanti, apa dimakzulkan atau bagaimana. Yang jelas dia (Ahok) sudah melanggar (aturan)," pungkasnya.
(mhd)
