Yudi Minta BPPT Jangan Persulit Perizinan
Jum'at, 27 Maret 2015 - 14:51 WIB
Yudi Minta BPPT Jangan Persulit Perizinan
A
A
A
SEMARANG - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yudi Chrisnandi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang.
Setiap unit pelayanan publik yang terkait dengan kegiatan ekonomi diminta tidak mempersulit izin usaha. Yudi melakukan tinjuan lapangan untuk memastikan aparatur yang bekerja di unit-unit pelayanan publik bekerja dengan baik. Apalagi BPPT berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat.
“Presiden menugaskan kami agar seluruh unit-unit pelayanan masyarakat yang terkait ekonomi harus bekerja profesional, tidak tebang pilih, netral, dan jangan persulit izin usaha karena izin-izin usaha itu untuk menggerakkan ekonomi nasional,” paparnya. Dia meminta BPPT harus memastikan berapa hari selesainya pengurusan perizinan dan biayanya. Sebab, birokrasi harus mampu melayani masyarakat secara profesional dan tidak berbelit-belit.
“Birokrasi hadir bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kemudahan,” tandasnya. Kinerja BPPT Kota Semarang dinilai cukup baik. Yudi sempat meninjau pendaftaran dan pelayanan perizinan usaha serta ruang kerja pegawai di kantor BPPT. Sejumlah orang yang sedang mengurus perizinan sempat ditanya pelayanan yang diberikan oleh pegawai BPPT.
“BPPT Semarang sekilas cukup baik, masyarakat yang kebetulan mengurus izin tidak ada yang mengeluh, artinya pelayanan sudah cukup baik, pegawai juga sudah bekerja baik,” paparnya. Setiap hari terdapat 100- 200 pengajuan perizinan yang ditandatanganinya. Pelayanan perizinan terdiri atas tiga macam, yaitu bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan lingkungan.
“Paling banyak di bidang perekonomian seperti SIUP, TDP, dan lainnya,” ucap Kepala BPPT Kota Semarang Sri Martini. Mengenai kabar rencana penghapusan dana pensiunan PNS Yudi Chrisnandi membantahnya. Pemerintah tidak pernah berpikir menghapuskan pensiunan PNS. “Pensiunan PNS itu diatur dalam UU dan PP, jadi pasti akan mendapatkannya,” ujarnya.
Pelayanan Publik Dituntut Inovatif
Yuddy Chrisnandi meminta Pemprov Jawa Tengah selalu inovatif memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Salah satu inovasinya adalah dengan menerapkan pemerintahan berbasis elektronik (egovernment ) dengan sistem ini maka masyarakat bisa partisipasi dalam melihat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan,” kata Yuddy.
M abduh/amin fauzi
Setiap unit pelayanan publik yang terkait dengan kegiatan ekonomi diminta tidak mempersulit izin usaha. Yudi melakukan tinjuan lapangan untuk memastikan aparatur yang bekerja di unit-unit pelayanan publik bekerja dengan baik. Apalagi BPPT berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat.
“Presiden menugaskan kami agar seluruh unit-unit pelayanan masyarakat yang terkait ekonomi harus bekerja profesional, tidak tebang pilih, netral, dan jangan persulit izin usaha karena izin-izin usaha itu untuk menggerakkan ekonomi nasional,” paparnya. Dia meminta BPPT harus memastikan berapa hari selesainya pengurusan perizinan dan biayanya. Sebab, birokrasi harus mampu melayani masyarakat secara profesional dan tidak berbelit-belit.
“Birokrasi hadir bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberi kemudahan,” tandasnya. Kinerja BPPT Kota Semarang dinilai cukup baik. Yudi sempat meninjau pendaftaran dan pelayanan perizinan usaha serta ruang kerja pegawai di kantor BPPT. Sejumlah orang yang sedang mengurus perizinan sempat ditanya pelayanan yang diberikan oleh pegawai BPPT.
“BPPT Semarang sekilas cukup baik, masyarakat yang kebetulan mengurus izin tidak ada yang mengeluh, artinya pelayanan sudah cukup baik, pegawai juga sudah bekerja baik,” paparnya. Setiap hari terdapat 100- 200 pengajuan perizinan yang ditandatanganinya. Pelayanan perizinan terdiri atas tiga macam, yaitu bidang perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan lingkungan.
“Paling banyak di bidang perekonomian seperti SIUP, TDP, dan lainnya,” ucap Kepala BPPT Kota Semarang Sri Martini. Mengenai kabar rencana penghapusan dana pensiunan PNS Yudi Chrisnandi membantahnya. Pemerintah tidak pernah berpikir menghapuskan pensiunan PNS. “Pensiunan PNS itu diatur dalam UU dan PP, jadi pasti akan mendapatkannya,” ujarnya.
Pelayanan Publik Dituntut Inovatif
Yuddy Chrisnandi meminta Pemprov Jawa Tengah selalu inovatif memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. “Salah satu inovasinya adalah dengan menerapkan pemerintahan berbasis elektronik (egovernment ) dengan sistem ini maka masyarakat bisa partisipasi dalam melihat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintahan,” kata Yuddy.
M abduh/amin fauzi
(bbg)
