Makzulkan Ahok, DPRD Harus Fokus ke Angket
Rabu, 25 Maret 2015 - 20:14 WIB
Makzulkan Ahok, DPRD Harus Fokus ke Angket
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin meminta, anggota DPRD DKI Jakarta fokus pada Hak Angket untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena, hasil angket itu bisa memakzulkan mantan politikus Partai Gerindra itu.
"Saya kira sudah layak untuk diseriusi oleh DPRD. Alasannya saya kira indikasi ke arah sana (pemakzulan) sedang ditentukan. Bahwa ada pelanggaran," kata Irman di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).
Meski demikian, kata dia, pemakzulan itu harus disertai alat bukti. "Ya tergantung alat bukti yang didapatkan tim hak angket. Nanti panitia angket yang mengumpulkan buktinya kan," tambahnya.
Panitia Angket itu akan membahas soal etika Ahok. Selain itu, kata dia, penyelidikian itu bisa terkait dengan pengiriman dokumen RAPBD DKI 2015 ke Kemendagri oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.
"Bisa saja melebar, kalau tidak salah memang ada dua dari awal tentang etika dan APBD DKI," ujarnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta masukan dari beberapa pakar tata negara dan komunikasi terkait etika Ahok dalam memimpin DKI Jakarta.
"Saya kira sudah layak untuk diseriusi oleh DPRD. Alasannya saya kira indikasi ke arah sana (pemakzulan) sedang ditentukan. Bahwa ada pelanggaran," kata Irman di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2015).
Meski demikian, kata dia, pemakzulan itu harus disertai alat bukti. "Ya tergantung alat bukti yang didapatkan tim hak angket. Nanti panitia angket yang mengumpulkan buktinya kan," tambahnya.
Panitia Angket itu akan membahas soal etika Ahok. Selain itu, kata dia, penyelidikian itu bisa terkait dengan pengiriman dokumen RAPBD DKI 2015 ke Kemendagri oleh Gubernur DKI Jakarta Ahok.
"Bisa saja melebar, kalau tidak salah memang ada dua dari awal tentang etika dan APBD DKI," ujarnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta masukan dari beberapa pakar tata negara dan komunikasi terkait etika Ahok dalam memimpin DKI Jakarta.
(mhd)
