Ahok Keluarkan Kata Kotor, Ini Tanggapan Sang Wagub
Selasa, 24 Maret 2015 - 18:14 WIB
Ahok Keluarkan Kata Kotor, Ini Tanggapan Sang Wagub
A
A
A
JAKARTA - Setelah lama tak muncul, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan tanggapannya terkait kata-kata kotor Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kalau saya hendaknya semua pejabat publik dalam memberikan statement apalagi secara terbuka harus menggunakan kata-kata yang baik dan santun. Serta tidak memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan atau meniru kata-kata yang kurang pantas," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).
Meski begitu, Djarot melihat bahwa Ahok juga sudah meminta maaf dan sebagai pembelajaran. Jangan sampai, lanjut Djarot, niat Gubernur untuk meminta maaf ditambah dengan permasalahan ini terlalu dibesar-besarkan.
"Karena ini menyangkut masalah karakter seseorang. Pak Gubernur kan sudah minta maaf dan saya minta untuk media tidak lagi membesar-besarkan. Sudah minta maaf kan, janganlah dibesar-besarkan masalah ini, jangan diperpanjang," tukasnya.
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga sudah mengecam sikap Ahok. Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran Agatha Lily mengatakan, mengecam pejabat publik bicara kata-kata kotor dan kasar di televisi yang menggunakan frekuensi milik publik.
"Televisi disaksikan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang, juga disaksikan anak-anak dan remaja, Ini bisa menjadi contoh buruk," ujar Agatha beberapa waktu lalu. Kasus seperti ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia, di mana ada pejabat berbicara sangat kasar seperti itu di lembaga penyiaran.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menanggapi statemen Ahok beberapa waktu lalu yang mengancam tidak akan memberikan gaji kepada anggota dewan apabila APBD DKI 2015 harus ditempuh dengan Pergub. Menurut Pras, DPRD bukan anak perusahaan yang dipimpin gubernur melainkan instansi pemerintah yang diisi dengan jabatan politik.
Sehingga Ahok tidak bisa sewenang-wenang mengeluarkan pernyataan tersebut."Kita sama-sama jabatan politik, bukan perusahaan, dia (Ahok) bukan direktur utama," kata Pras.
"Kalau saya hendaknya semua pejabat publik dalam memberikan statement apalagi secara terbuka harus menggunakan kata-kata yang baik dan santun. Serta tidak memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan atau meniru kata-kata yang kurang pantas," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (24/3/2015).
Meski begitu, Djarot melihat bahwa Ahok juga sudah meminta maaf dan sebagai pembelajaran. Jangan sampai, lanjut Djarot, niat Gubernur untuk meminta maaf ditambah dengan permasalahan ini terlalu dibesar-besarkan.
"Karena ini menyangkut masalah karakter seseorang. Pak Gubernur kan sudah minta maaf dan saya minta untuk media tidak lagi membesar-besarkan. Sudah minta maaf kan, janganlah dibesar-besarkan masalah ini, jangan diperpanjang," tukasnya.
Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga sudah mengecam sikap Ahok. Komisioner KPI Bidang Pengawasan Isi Siaran Agatha Lily mengatakan, mengecam pejabat publik bicara kata-kata kotor dan kasar di televisi yang menggunakan frekuensi milik publik.
"Televisi disaksikan oleh sejumlah masyarakat dari berbagai latar belakang, juga disaksikan anak-anak dan remaja, Ini bisa menjadi contoh buruk," ujar Agatha beberapa waktu lalu. Kasus seperti ini merupakan yang pertama kali terjadi di Indonesia, di mana ada pejabat berbicara sangat kasar seperti itu di lembaga penyiaran.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menanggapi statemen Ahok beberapa waktu lalu yang mengancam tidak akan memberikan gaji kepada anggota dewan apabila APBD DKI 2015 harus ditempuh dengan Pergub. Menurut Pras, DPRD bukan anak perusahaan yang dipimpin gubernur melainkan instansi pemerintah yang diisi dengan jabatan politik.
Sehingga Ahok tidak bisa sewenang-wenang mengeluarkan pernyataan tersebut."Kita sama-sama jabatan politik, bukan perusahaan, dia (Ahok) bukan direktur utama," kata Pras.
(whb)
