Hentikan Kata-kata Kotor, Ahok Diminta Ungkap Anggaran Siluman
Senin, 23 Maret 2015 - 12:53 WIB
Hentikan Kata-kata Kotor, Ahok Diminta Ungkap Anggaran Siluman
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diminta untuk tak lagi umbar kata-kota kotor di media. Sebaiknya Ahok fokus mengungkap oknum wakil rakyat di DPRD dan oknum PNS Pemprov DKI yang bermain dalam anggaran siluman.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengungkapkan, meskipun gagal menerapkan APBD DKI 2015, Ahok mesti mengusut tuntas dugaan anggaran siluman. Selain itu Ahok juga harus menghentikan aksi koar-koarnya dengan mengeluarkan kata-kata kotor di media.
"Lebih baik Ahok fokus untuk mengungkap tuduhan adanya mafia dan unsur korupsi. Ahok harus mengungkapnya siapa yang terlibat baik itu di DPRD maupun oknum PNS," kata Zaki saat dihubungi Sindonewsn Senin (23/3/2015). Zaki juga meminta agar masyarakat untuk bisa mengontrol proses hukum jangan sampai karena ada kompromi lalu proses hukum berhenti.
Ke depan pun, Zaki menyarankan agar program e-budgeting bisa diterapkan dengan melakukan beberapa penyempurnaan sebagai langkah mengurangi korupsi."E-budgeting di 2015 dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi ke publik dan menyempurnakan sistemnya. Sehingga diharapkan e-budgeting sudah siap diterapkan di APBD 2016," tutup Zaki.
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengungkapkan, meskipun gagal menerapkan APBD DKI 2015, Ahok mesti mengusut tuntas dugaan anggaran siluman. Selain itu Ahok juga harus menghentikan aksi koar-koarnya dengan mengeluarkan kata-kata kotor di media.
"Lebih baik Ahok fokus untuk mengungkap tuduhan adanya mafia dan unsur korupsi. Ahok harus mengungkapnya siapa yang terlibat baik itu di DPRD maupun oknum PNS," kata Zaki saat dihubungi Sindonewsn Senin (23/3/2015). Zaki juga meminta agar masyarakat untuk bisa mengontrol proses hukum jangan sampai karena ada kompromi lalu proses hukum berhenti.
Ke depan pun, Zaki menyarankan agar program e-budgeting bisa diterapkan dengan melakukan beberapa penyempurnaan sebagai langkah mengurangi korupsi."E-budgeting di 2015 dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi ke publik dan menyempurnakan sistemnya. Sehingga diharapkan e-budgeting sudah siap diterapkan di APBD 2016," tutup Zaki.
(whb)
