Rp17 Miliar untuk Penataan Lahan Perkantoran
Kamis, 19 Maret 2015 - 11:02 WIB
Rp17 Miliar untuk Penataan Lahan Perkantoran
A
A
A
BANDUNG BARAT - Pemkab Bandung Barat terus melakukan penataan lahan kompleks perkantoran. Pasalnya dari rencana pembebasan lahan seluas 100 hektare, hingga saat ini baru terbebaskan sekitar 56 hektare.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat, Anugrah mengatakan, saat ini untuk proses pembebasan lahan kewenangannya dilimpahkan dari Bagian Umum, Setda Pemkab Bandung Barat, ke DCKTR. “Untuk tahun ini anggaran yang disiapkan sekitar Rp17 miliar yang diperuntukkan bagi pembebasan lahan. Namun nan tinya belum bisa diketahui berapa luas lahan yang bisa terbebaskan karena perlu proses penaksiran dan negoisasi,” katanya.
Anugrah menyebutkan, harga tanah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada awal penetapan lokasi pembangunan perkantoran, sekitar 2007 harga tanah di wilayah Desa Mekarsari dan Desa Cilame Rp72.000/meter persegi. “Tentunya harga sekarang naik berlipat-lipat, tapi tetap mengacu pada NJOP, harga pasaran dan penaksiran dari tim appraisal,” jelasnya.
Dalam pembebasan, lanjut Anugrah tidaklah mudah karena banyak kendala di lapangan. Selain pemilik lahan mematok harga tinggi, juga ada pemilik yang tidak ingin menjualnya dengan alasan harga terlalu rendah. Tidak jarang pemilik lahan dan bangunan menambah bangunan baru dengan harapan mendapat penggantian lebih tinggi.
Padahal, semenjak kawasan tersebut ditetapkan untuk perkantoran, telah diberikan imbauan agar masyarakat tidak membangun bangunan baru. Pasalnya, penggantian hanya meliputi, lahan, bangunan yang pertama berdiri serta tanaman yang ada di atas lahan. “Kami sudah berikan imbauan dan selalu diawasi mana saja bangunan yang baru didirikan,” ujar Anugrah.
Disamping melakukan pembebasan, DCKTR juga saat ini tengah membongkar bangunan yang sudah dibebaskan. Hingga saat ini rumah-rumah yang sudah dirobohkan jumlahnya ratusan. Paling banyak berada di wilayah Desa Mekarsari. Kedepannya, fokus pembangun an akan dilanjutkan dengan membangun infrastruktur jalan.
Hal itu akan dilakukan setelah pembangunan gedung SKPD yang masih berjalan selesai di September 2015. “Kalau dibangun sekarang khawatir rusak lagi, pasti dilalui kendaraan berat proyek yang ke luar masuk areal pembangunan,” tandasnya.
Raden bagja mulyana
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat, Anugrah mengatakan, saat ini untuk proses pembebasan lahan kewenangannya dilimpahkan dari Bagian Umum, Setda Pemkab Bandung Barat, ke DCKTR. “Untuk tahun ini anggaran yang disiapkan sekitar Rp17 miliar yang diperuntukkan bagi pembebasan lahan. Namun nan tinya belum bisa diketahui berapa luas lahan yang bisa terbebaskan karena perlu proses penaksiran dan negoisasi,” katanya.
Anugrah menyebutkan, harga tanah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada awal penetapan lokasi pembangunan perkantoran, sekitar 2007 harga tanah di wilayah Desa Mekarsari dan Desa Cilame Rp72.000/meter persegi. “Tentunya harga sekarang naik berlipat-lipat, tapi tetap mengacu pada NJOP, harga pasaran dan penaksiran dari tim appraisal,” jelasnya.
Dalam pembebasan, lanjut Anugrah tidaklah mudah karena banyak kendala di lapangan. Selain pemilik lahan mematok harga tinggi, juga ada pemilik yang tidak ingin menjualnya dengan alasan harga terlalu rendah. Tidak jarang pemilik lahan dan bangunan menambah bangunan baru dengan harapan mendapat penggantian lebih tinggi.
Padahal, semenjak kawasan tersebut ditetapkan untuk perkantoran, telah diberikan imbauan agar masyarakat tidak membangun bangunan baru. Pasalnya, penggantian hanya meliputi, lahan, bangunan yang pertama berdiri serta tanaman yang ada di atas lahan. “Kami sudah berikan imbauan dan selalu diawasi mana saja bangunan yang baru didirikan,” ujar Anugrah.
Disamping melakukan pembebasan, DCKTR juga saat ini tengah membongkar bangunan yang sudah dibebaskan. Hingga saat ini rumah-rumah yang sudah dirobohkan jumlahnya ratusan. Paling banyak berada di wilayah Desa Mekarsari. Kedepannya, fokus pembangun an akan dilanjutkan dengan membangun infrastruktur jalan.
Hal itu akan dilakukan setelah pembangunan gedung SKPD yang masih berjalan selesai di September 2015. “Kalau dibangun sekarang khawatir rusak lagi, pasti dilalui kendaraan berat proyek yang ke luar masuk areal pembangunan,” tandasnya.
Raden bagja mulyana
(bhr)
