Ini Sikap Ahok yang Membuat Konflik dengan DPRD Kian Panas
Senin, 16 Maret 2015 - 16:25 WIB
Ini Sikap Ahok yang Membuat Konflik dengan DPRD Kian Panas
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan kisruh soal RAPBD DKI 2015 sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat. Sayangnya pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang anggota DPRD kotor dan maling justru membuat kisruh RAPBD kian rumit.
Prasetyo menuturkan, seandainya Ahok mau membuka diri dan bertanya terlebih dahulu terkait temuannya soal anggaran siluman pada APBD DKI, kisruh APBD saat ini tidak akan berkepanjangan.
"Seharusnya Ahok mencari tahu dulu asal usul dan siapa saja yang mencantumkan dugaan anggaran siluman itu. Tapi dia kan langsung menganggap DPRD kotor dan melaporkannya ke KPK. Inilah pemicu konflik yang terus memanas hingga kini," tutur Prasetyo kepada wartawan Senin (16/3/2015).
Menurut Pras, sebenarnya saat mediasi di Gedung Kemendagri beberapa waktu lalu kisruh ini bisa selesai. Namun kondisi rapat mediasi tersebut memanas dan berujung deadlock karena sebanyak 70 anggota DPRD yang hadir saat itu merasa dianggap penipu.
Prasetyo mengatakan, Ahok sebagai gubernur sebenarnya memiliki kinerja yang sangat baik. "Namun, secara etika Ahok harus memperbaikinya. Jadi, hak angket yang kita bentuk itu ada dua persoalan yakni soal APBD yang bukan pembahasan dan etika Ahok," tutupnya.
Prasetyo menuturkan, seandainya Ahok mau membuka diri dan bertanya terlebih dahulu terkait temuannya soal anggaran siluman pada APBD DKI, kisruh APBD saat ini tidak akan berkepanjangan.
"Seharusnya Ahok mencari tahu dulu asal usul dan siapa saja yang mencantumkan dugaan anggaran siluman itu. Tapi dia kan langsung menganggap DPRD kotor dan melaporkannya ke KPK. Inilah pemicu konflik yang terus memanas hingga kini," tutur Prasetyo kepada wartawan Senin (16/3/2015).
Menurut Pras, sebenarnya saat mediasi di Gedung Kemendagri beberapa waktu lalu kisruh ini bisa selesai. Namun kondisi rapat mediasi tersebut memanas dan berujung deadlock karena sebanyak 70 anggota DPRD yang hadir saat itu merasa dianggap penipu.
Prasetyo mengatakan, Ahok sebagai gubernur sebenarnya memiliki kinerja yang sangat baik. "Namun, secara etika Ahok harus memperbaikinya. Jadi, hak angket yang kita bentuk itu ada dua persoalan yakni soal APBD yang bukan pembahasan dan etika Ahok," tutupnya.
(whb)
