DPRD Harus Fokus dengan Tujuan Hak Angket Terhadap Ahok
Minggu, 15 Maret 2015 - 15:40 WIB
DPRD Harus Fokus dengan Tujuan Hak Angket Terhadap Ahok
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta diminta tidak membuang waktu dan tenaga untuk menelisik lebih dalam hal-hal kecil yang tidak ada dalam esensi hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai panitia hak angket jangan membuang tenaga dan waktu untuk menelisik lebih dalam terkait hal-hal kecil yang sebenarnya tidak ada dalam esensi hak angket itu sendiri. Salah satu yang disoroti yaitu mengenai penyelidikan terkait sistem e-budgeting maupun orang didalamnya.
"Angket ini tidak perlu membuang energi mengenai hal itu (IT), fokus saja atau total dengan tujuan hak angket soal RAPBD 2015. Itu saja menurut saya," tukas Margarito di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).Margarito menjelaskan, tidak ada yang perlu diperdebatkan mengenai biaya untuk sistem maupun orang yang harusnya dibayar.
"Kalau mau merekrut secara pribadi day by day (sehari-sehari) secara hukum tidak ada yang salah. Dibayar, jika tidak dapat dipahami secara nalar lain lagi soalnya. Namun kalau dibayar sesuai keahlian, dibayar Rp10 juta per hari juga tidak masalah," jelas Margarito.
Dirinya menegaskan menggunakan profesional (konsultan IT e-budgeting) didalam TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) untuk membantu menjelaskan mengenai sistem e-budgeting adalah pada konteks yang tidak salah.
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai panitia hak angket jangan membuang tenaga dan waktu untuk menelisik lebih dalam terkait hal-hal kecil yang sebenarnya tidak ada dalam esensi hak angket itu sendiri. Salah satu yang disoroti yaitu mengenai penyelidikan terkait sistem e-budgeting maupun orang didalamnya.
"Angket ini tidak perlu membuang energi mengenai hal itu (IT), fokus saja atau total dengan tujuan hak angket soal RAPBD 2015. Itu saja menurut saya," tukas Margarito di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (15/3/2015).Margarito menjelaskan, tidak ada yang perlu diperdebatkan mengenai biaya untuk sistem maupun orang yang harusnya dibayar.
"Kalau mau merekrut secara pribadi day by day (sehari-sehari) secara hukum tidak ada yang salah. Dibayar, jika tidak dapat dipahami secara nalar lain lagi soalnya. Namun kalau dibayar sesuai keahlian, dibayar Rp10 juta per hari juga tidak masalah," jelas Margarito.
Dirinya menegaskan menggunakan profesional (konsultan IT e-budgeting) didalam TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) untuk membantu menjelaskan mengenai sistem e-budgeting adalah pada konteks yang tidak salah.
(whb)
