Panggil Istri Ahok, Panitia Angket Masih Pikir-pikir
Sabtu, 14 Maret 2015 - 03:52 WIB
Panggil Istri Ahok, Panitia Angket Masih Pikir-pikir
A
A
A
JAKARTA - Panitia Hak Angket DPRD DKI Jakarta berencana akan memanggil istri dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Veronica Tan. Namun, pemanggilan itu perlu dipikirkan secara masak.
"Kalau merasa cukup, ya cukup. Angket kan sampling tentang APBD DKI 2015. Kalau dirasa cukup ya sudah. Kalau harus panggil lagi ya panggil. Kami ada rapat internal, cukup atau enggak biar nanti dibahas di rapat," kata Anggota Tim Angket dari Fraksi partai PKS Selamat Nurdin di Jakarta, Jumat 13 Maret 2015.
Hingga saat ini, kata Nurdin, pihaknya belum mengirimkan surat kepada Veronica Tan untuk pemeriksaan etika istri Ahok itu. Karena, pembahasan Kota Tua bukan wewenang keluarga Ahok tetapi Pemprov DKI Jakarta.
"Memang belum dikirim, kami berhati-hatilah. Kami pelajari dahulu supaya tidak dicitrakan asal panggil saja," ujarnya.
Dia menegaskan, hak angket ini untuk membahas tentang etika Ahok sebagai seorang pimpinan yang bersikap arogan. Karena, kata dia, sebagai seorang pemimpin seharusnya tidak seperti itu.
"Angket kan untuk buktikan RAPBD DKI dan etika seorang pemimpin daerah. Ada ungkapan yang seolah mendiskreditkan anggota dewan. Sekarang di pemerintahan ada masalah. Kita evaluasi secara etik. Jadi jika secara etik ada masalah angket akan meluruskan," paparnya.
"Kalau merasa cukup, ya cukup. Angket kan sampling tentang APBD DKI 2015. Kalau dirasa cukup ya sudah. Kalau harus panggil lagi ya panggil. Kami ada rapat internal, cukup atau enggak biar nanti dibahas di rapat," kata Anggota Tim Angket dari Fraksi partai PKS Selamat Nurdin di Jakarta, Jumat 13 Maret 2015.
Hingga saat ini, kata Nurdin, pihaknya belum mengirimkan surat kepada Veronica Tan untuk pemeriksaan etika istri Ahok itu. Karena, pembahasan Kota Tua bukan wewenang keluarga Ahok tetapi Pemprov DKI Jakarta.
"Memang belum dikirim, kami berhati-hatilah. Kami pelajari dahulu supaya tidak dicitrakan asal panggil saja," ujarnya.
Dia menegaskan, hak angket ini untuk membahas tentang etika Ahok sebagai seorang pimpinan yang bersikap arogan. Karena, kata dia, sebagai seorang pemimpin seharusnya tidak seperti itu.
"Angket kan untuk buktikan RAPBD DKI dan etika seorang pemimpin daerah. Ada ungkapan yang seolah mendiskreditkan anggota dewan. Sekarang di pemerintahan ada masalah. Kita evaluasi secara etik. Jadi jika secara etik ada masalah angket akan meluruskan," paparnya.
(mhd)
