Ini Kata Menteri PAN-RB Soal Ahok vs DPRD
Jum'at, 06 Maret 2015 - 17:39 WIB
Ini Kata Menteri PAN-RB Soal Ahok vs DPRD
A
A
A
DEPOK - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi(PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mempersilakan DPRD DKI menggunakan hak angket untuk menyelesaikan perbedaan persepsi APBD. Namun, DPRD jangan ada pemikiran untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Yuddy mengatakan, pemerintah pusat mendukung langkah Ahok dalam menghadapi masalah perseteruan dengan DPRD."Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada Gubernur DKI untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan selaku pembantu Presiden membidangi aparatur negara, yang bertugas memberikan perhatian pada aparatur sipil negaranya, saya menyampaikan pesan Pak Ahok untuk lebih sabar," katanya di Balai Kota Depok, Jumat (6/3/2015).
Yuddy juga meminta Ahok lebih berempati di dalam melakukan komunikasi dengan rekan mitra kerja di DPRD. Pihaknya juga meminta anggota DPRD agar tak ekstrim untuk memakzulkan Ahok.
"Silahkan dinamika politik berlangsung, gunakan koridor dan hukum. Hak angket atau apa, untuk menyelesaikan masalah perbedaan persepsi soal APBD sebaik-baiknya, tapi jangan pernah untuk ada pemikiran untuk menurunkan gubernur. Pemerintah pusat tak menghendaki adanya pemakzulan terhadap Ahok," ujarnya.
Dia menambahkan hal itu akan berefek tak baik bagi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Situasi yang kini masih deadlock, Yuddy menilai bahwa proses mediasi terus dilakukan oleh berbagai pihak dan berharap berakhir damai.
"Kemarin oleh Kemendagri dievaluasi, nanti kalau ada beberapa pihak lagi yang memediasi misalnya pimpinan parpol, silakan. Atau DPRD sendiri inisiatif silakan. Yang penting koridor politik hukum
silakan diteruskan, substansi persoalan diselesaikan, tapi
harus happy ending," tutupnya.
Yuddy mengatakan, pemerintah pusat mendukung langkah Ahok dalam menghadapi masalah perseteruan dengan DPRD."Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh kepada Gubernur DKI untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan selaku pembantu Presiden membidangi aparatur negara, yang bertugas memberikan perhatian pada aparatur sipil negaranya, saya menyampaikan pesan Pak Ahok untuk lebih sabar," katanya di Balai Kota Depok, Jumat (6/3/2015).
Yuddy juga meminta Ahok lebih berempati di dalam melakukan komunikasi dengan rekan mitra kerja di DPRD. Pihaknya juga meminta anggota DPRD agar tak ekstrim untuk memakzulkan Ahok.
"Silahkan dinamika politik berlangsung, gunakan koridor dan hukum. Hak angket atau apa, untuk menyelesaikan masalah perbedaan persepsi soal APBD sebaik-baiknya, tapi jangan pernah untuk ada pemikiran untuk menurunkan gubernur. Pemerintah pusat tak menghendaki adanya pemakzulan terhadap Ahok," ujarnya.
Dia menambahkan hal itu akan berefek tak baik bagi tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Situasi yang kini masih deadlock, Yuddy menilai bahwa proses mediasi terus dilakukan oleh berbagai pihak dan berharap berakhir damai.
"Kemarin oleh Kemendagri dievaluasi, nanti kalau ada beberapa pihak lagi yang memediasi misalnya pimpinan parpol, silakan. Atau DPRD sendiri inisiatif silakan. Yang penting koridor politik hukum
silakan diteruskan, substansi persoalan diselesaikan, tapi
harus happy ending," tutupnya.
(whb)
