Pengadaan UPS APBD DKI 2014 Terindikasi Ada Kerugian Negara
Kamis, 05 Maret 2015 - 18:43 WIB
Pengadaan UPS APBD DKI 2014 Terindikasi Ada Kerugian Negara
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan adanya indikasi kerugian negara terkait pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) pada APBD DKI 2014.
Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang mengatakan, sejauh ini pihaknya masih fokus dalam penyelidikan UPS yang masuk dalam APBD Perubahan 2014 di 49 sekolah dengan anggaran sebesar Rp300 Miliar."Hasil pemeriksaan sementara terhadap sejumlah sekolah di Jakarta Barat, pengadaan UPS ini terindikasi menimbulkan kerugian keuangan daerah," kata Bonny kepada Sindonews, Kamis (5/3/2015).
Bonny menjelaskan, sementara ini pihaknya sudah memeriksa 25 UPS di 25 SMA Negeri di Jakarta Barat. Hasilnya, mayoritas pengadaan UPS tidak diusulkan oleh pihak sekolah. Untuk itu pihaknya akan segera memanggil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang.
Terkait harga asli UPS, lanjut Bonny, pihaknya juga sedang menganalisis kebenarannya. Menurutnya, tidak mungkin harga satuan UPS tersebut bernilai Rp5,8 miliar. Untuk itu, lanjutnya, kerugian keuangan daerah belum dapat diperkirakan."Kami terus kembangkan penyelidikan ini. Kami juga akan berkordinasi dengan pihak kepolisian," ujarnya.
Kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang mengatakan, sejauh ini pihaknya masih fokus dalam penyelidikan UPS yang masuk dalam APBD Perubahan 2014 di 49 sekolah dengan anggaran sebesar Rp300 Miliar."Hasil pemeriksaan sementara terhadap sejumlah sekolah di Jakarta Barat, pengadaan UPS ini terindikasi menimbulkan kerugian keuangan daerah," kata Bonny kepada Sindonews, Kamis (5/3/2015).
Bonny menjelaskan, sementara ini pihaknya sudah memeriksa 25 UPS di 25 SMA Negeri di Jakarta Barat. Hasilnya, mayoritas pengadaan UPS tidak diusulkan oleh pihak sekolah. Untuk itu pihaknya akan segera memanggil Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang.
Terkait harga asli UPS, lanjut Bonny, pihaknya juga sedang menganalisis kebenarannya. Menurutnya, tidak mungkin harga satuan UPS tersebut bernilai Rp5,8 miliar. Untuk itu, lanjutnya, kerugian keuangan daerah belum dapat diperkirakan."Kami terus kembangkan penyelidikan ini. Kami juga akan berkordinasi dengan pihak kepolisian," ujarnya.
(whb)
