Mendagri Minta Satpol PP Lebih Profesional
Rabu, 04 Maret 2015 - 11:35 WIB
Mendagri Minta Satpol PP Lebih Profesional
A
A
A
BANDUNG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta kepada semua kepala daerah baik itu gubernur, wali kota, dan bupati untuk memberikan perhatian lebih kepada Satuan Polisi Pamong Praja di masing-masing daerah.
Hal ini dikarenakan aparatur satpol PP bekerja di lapangan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah. “Saya minta gubernur, wali kota, dan bupati memberi perhatian lebih karena Satpol PP ini langsung di lapangan. Displin, pemahaman undang-undang dan aturan harus tersampaikan dengan baik,” ujar Tjahyo di sela-sela peringatan HUT ke-65 Satpol PP tingkat nasional di Lapangan Gasibu Bandung, kemarin.
Tjahyo pun memberikan penekanan agar kesan dan citra Satpol PP juga harus terus diperbaiki. Sebab selama ini banyak pandangan mengarah ke Satpol PP bahwa personel yang ditempatkan di sana merupakan buangan. “Satpol PP kan untuk membantu kepala daerah menertibkan masyarakat agar melaksanakan aturan yang menyangkut perda yang ada.” “Pemerintah ingin memperbaiki citra, kesan keras itu tidak boleh ada. Harus ada dialog dalam memberikan pemahaman serta melibatkan masyarakat untuk melaksanakan perda,” sambungnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa Satpol PP memiliki keunggulan dibanding PNS lainnya. Menurutnya, selain kekuatan fisik, anggota Satpol PP harus memiliki kecerdasan dan kemampuan intelijen. Aher mengatakan kecerdasan yang harus dimiliki anggota Satpol PP adalah untuk memahami undang-undang atau perda serta aturan turunannya supaya diimplementasikan dengan baik di masyarakat.
“Satpol PP paling tidak harus punya dua keunggulan. Keunggulan pertama dia cerdas memahami perundang-undangan, khususnya peraturan daerah,” ungkap Aher. Lebih lanjut Aher pun menjelaskan, bahwa keunggulan yang kedua yang harus dimiliki Satpol PP adalah fisik yang kuat. Hal ini dikarenakan, ketika pelaksanaan penerapan aturan dan pengawasannya, serta saat menyelesaikan pelanggaran penerapan aturan tersebut selain dilakukan persuasif, di lapangan sering ada kendala perlawanan yang membutuhkan kekuatan fisik yang baik.
Selain dua keunggulan di atas, Aher menambahkan Satpol PP harus memiliki kemampuan dalam menganalisis situasi yang terjadi di lapangan. Sehingga para anggota Satpol PP juga harus punya kemampuan intelijen dan hasil pantauannya dapat menjadi rujukan atau bahan rekomendasi pelanggaran terhadap sebuah aturan.
Aher pun mengajak kepada semua lapisan pemerintahan untuk merubah paradigma dan tidak menjadikan Satpol sebagai PNS “buangan”, karena menurutnya hal itu merupakan paradigma yang sangat salah. “Kalau ada cara pandang yang salah dari masyarakat kita termasuk dari PNS dan kepala daerah yang menganggap Satpol PP adalah PNS “buangan”, itu adalah sebuah anggapan dan paradigma yang sangat salah.
Yang benar adalah Satpol PP seharusnya hadir sebagai ASN atau PNS pilihan,” tegasnya. Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengharapkan Satpol PP untuk lebih mengedepankan cara-cara persuasif saat menjalankan tugasnya di lapangan. Namun di sisi lain, anggota Satpol PP juga harus bersikap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi.
“Kita berharap Satpol PP Kota Bandung lebih tegas, harmonis, dan persuasif dalam menjalankan tugasnya di lapangan,” ujar Oded di Lapangan Gasibu, kemarin. Oded menuturkan upaya persuasif ini mulai dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Bandung. Upaya persuasif ini salah satu caranya, dilakukan dengan mengedepankan aspek edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Oded mengakui beratnya tugas yang diemban oleh anggota Satpol PP. Namum demikian dia mengaku sangat mengapresiasi kinerja Satpol PP hingga saat ini. Selain itu juga, kata dia, kendala lainnya yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bandung saat ini yakni masih memiliki keterbatasan personel.
Padahal di sisi lain penegakan hukum daerah harus tetap berjalan. Seperti penertiban PKL yang masih akan menjadi salah satu fokus tugas Satpol PP di tahun ini. Dia mengaku akan mulai bergerak bersama para camat untuk menertibkan para PKL bandel di tingkat kewilayahan.
“Untuk beberapa titik yang telah berhasil ditata harus kami pertahankan. Saya akan menyempurnakan titik-titik yang sudah ditata kemarin seperti di BIP, Alun-Alun akan terus di benahi karena masih banyak PKL nakal yang mencuri-curi waktu untuk berjualan,” ungkapnya.
Yugi prasetyo/ dian rosadi
Hal ini dikarenakan aparatur satpol PP bekerja di lapangan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam penegakan peraturan daerah. “Saya minta gubernur, wali kota, dan bupati memberi perhatian lebih karena Satpol PP ini langsung di lapangan. Displin, pemahaman undang-undang dan aturan harus tersampaikan dengan baik,” ujar Tjahyo di sela-sela peringatan HUT ke-65 Satpol PP tingkat nasional di Lapangan Gasibu Bandung, kemarin.
Tjahyo pun memberikan penekanan agar kesan dan citra Satpol PP juga harus terus diperbaiki. Sebab selama ini banyak pandangan mengarah ke Satpol PP bahwa personel yang ditempatkan di sana merupakan buangan. “Satpol PP kan untuk membantu kepala daerah menertibkan masyarakat agar melaksanakan aturan yang menyangkut perda yang ada.” “Pemerintah ingin memperbaiki citra, kesan keras itu tidak boleh ada. Harus ada dialog dalam memberikan pemahaman serta melibatkan masyarakat untuk melaksanakan perda,” sambungnya.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan bahwa Satpol PP memiliki keunggulan dibanding PNS lainnya. Menurutnya, selain kekuatan fisik, anggota Satpol PP harus memiliki kecerdasan dan kemampuan intelijen. Aher mengatakan kecerdasan yang harus dimiliki anggota Satpol PP adalah untuk memahami undang-undang atau perda serta aturan turunannya supaya diimplementasikan dengan baik di masyarakat.
“Satpol PP paling tidak harus punya dua keunggulan. Keunggulan pertama dia cerdas memahami perundang-undangan, khususnya peraturan daerah,” ungkap Aher. Lebih lanjut Aher pun menjelaskan, bahwa keunggulan yang kedua yang harus dimiliki Satpol PP adalah fisik yang kuat. Hal ini dikarenakan, ketika pelaksanaan penerapan aturan dan pengawasannya, serta saat menyelesaikan pelanggaran penerapan aturan tersebut selain dilakukan persuasif, di lapangan sering ada kendala perlawanan yang membutuhkan kekuatan fisik yang baik.
Selain dua keunggulan di atas, Aher menambahkan Satpol PP harus memiliki kemampuan dalam menganalisis situasi yang terjadi di lapangan. Sehingga para anggota Satpol PP juga harus punya kemampuan intelijen dan hasil pantauannya dapat menjadi rujukan atau bahan rekomendasi pelanggaran terhadap sebuah aturan.
Aher pun mengajak kepada semua lapisan pemerintahan untuk merubah paradigma dan tidak menjadikan Satpol sebagai PNS “buangan”, karena menurutnya hal itu merupakan paradigma yang sangat salah. “Kalau ada cara pandang yang salah dari masyarakat kita termasuk dari PNS dan kepala daerah yang menganggap Satpol PP adalah PNS “buangan”, itu adalah sebuah anggapan dan paradigma yang sangat salah.
Yang benar adalah Satpol PP seharusnya hadir sebagai ASN atau PNS pilihan,” tegasnya. Sementara itu Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengharapkan Satpol PP untuk lebih mengedepankan cara-cara persuasif saat menjalankan tugasnya di lapangan. Namun di sisi lain, anggota Satpol PP juga harus bersikap tegas dalam menindak setiap pelanggaran yang terjadi.
“Kita berharap Satpol PP Kota Bandung lebih tegas, harmonis, dan persuasif dalam menjalankan tugasnya di lapangan,” ujar Oded di Lapangan Gasibu, kemarin. Oded menuturkan upaya persuasif ini mulai dilakukan oleh anggota Satpol PP Kota Bandung. Upaya persuasif ini salah satu caranya, dilakukan dengan mengedepankan aspek edukasi kepada masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Oded mengakui beratnya tugas yang diemban oleh anggota Satpol PP. Namum demikian dia mengaku sangat mengapresiasi kinerja Satpol PP hingga saat ini. Selain itu juga, kata dia, kendala lainnya yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Bandung saat ini yakni masih memiliki keterbatasan personel.
Padahal di sisi lain penegakan hukum daerah harus tetap berjalan. Seperti penertiban PKL yang masih akan menjadi salah satu fokus tugas Satpol PP di tahun ini. Dia mengaku akan mulai bergerak bersama para camat untuk menertibkan para PKL bandel di tingkat kewilayahan.
“Untuk beberapa titik yang telah berhasil ditata harus kami pertahankan. Saya akan menyempurnakan titik-titik yang sudah ditata kemarin seperti di BIP, Alun-Alun akan terus di benahi karena masih banyak PKL nakal yang mencuri-curi waktu untuk berjualan,” ungkapnya.
Yugi prasetyo/ dian rosadi
(bhr)
