Ahok Duga Hak Angket untuk Mempertahankan Sisipan Rp12,1 Triliun
Senin, 02 Maret 2015 - 16:35 WIB
Ahok Duga Hak Angket untuk Mempertahankan Sisipan Rp12,1 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan hak angket yang tengah masuk dalam penyelidikan ini ditengarai adalah bentuk dari mempertahankan RAPBD 2015 yang disisipkan Rp12,1 triliun.
"Angket ini mau mempertahankan versi Rp12,1 triliun dan menuduh versi kami (Pemprov) e-budgeting yang siluman. Makanya perlu angket," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015). Ahok menilai anggaran atau dana siluman ini datang dari RAPBD 2015 versi DPRD DKI yang telah dibahas setelah paripurna pengesahan dan dikirimkan setelahnya kepada eksekutif sebagai bahan yang harus dikirimkan kepada Kemendagri.
Menurut Ahok, jika ada partai politik yang mengatakan akan mendukung hak angket dan mendukung untuk membatalkan Rp12,1 triliun maka partai politik di DKI Jakarta itu adalah berpura-pura.
"Makanya kalau ada parpol yang mengatakan, kami dukung angket terusin, terus juga mendukung Rp12,1 triliun ini namanya mau injak (berdiri) di dua kaki bos," tukasnya.
Sebelumnya, diajukan hak angket kepada Ahok oleh DPRD DKI dinilai oleh DPRD karena ada dugaan RAPBD yang diserahkan oleh Kemendagri dari eksekutif adalah bukan pembahasan hingga paripurna pengesahan.
Tak hanya itu, yang kedua adalah untuk mengkritisi etika dari Ahok yang selalu memojokkan dan mengatakan DPRD selalu salah dan Ahok selalu benar.
"Angket ini mau mempertahankan versi Rp12,1 triliun dan menuduh versi kami (Pemprov) e-budgeting yang siluman. Makanya perlu angket," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015). Ahok menilai anggaran atau dana siluman ini datang dari RAPBD 2015 versi DPRD DKI yang telah dibahas setelah paripurna pengesahan dan dikirimkan setelahnya kepada eksekutif sebagai bahan yang harus dikirimkan kepada Kemendagri.
Menurut Ahok, jika ada partai politik yang mengatakan akan mendukung hak angket dan mendukung untuk membatalkan Rp12,1 triliun maka partai politik di DKI Jakarta itu adalah berpura-pura.
"Makanya kalau ada parpol yang mengatakan, kami dukung angket terusin, terus juga mendukung Rp12,1 triliun ini namanya mau injak (berdiri) di dua kaki bos," tukasnya.
Sebelumnya, diajukan hak angket kepada Ahok oleh DPRD DKI dinilai oleh DPRD karena ada dugaan RAPBD yang diserahkan oleh Kemendagri dari eksekutif adalah bukan pembahasan hingga paripurna pengesahan.
Tak hanya itu, yang kedua adalah untuk mengkritisi etika dari Ahok yang selalu memojokkan dan mengatakan DPRD selalu salah dan Ahok selalu benar.
(whb)
