Mantan Kadisdik DKI Ini Malu Ada Pengadaan UPS Ratusan Miliar
Senin, 02 Maret 2015 - 11:50 WIB
Mantan Kadisdik DKI Ini Malu Ada Pengadaan UPS Ratusan Miliar
A
A
A
JAKARTA - Mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun merasa tertampar dan malu lantaran saat ini masyarakat tengah menyoroti pengadaan anggaran Uninterruptible Power Supply (UPS) dan buku trilogi Ahok.
Pasalnya, kedua anggaran yang disorot itu berada di Dinas Pendidikan (Disdik), instansi yang sempat dipimpinnya sejak Febuari hingga akhir tahun 2014 itu. "Saya sebagai Kepala Inspektorat dan mantan Kadisdik terus terang merasa sedih, tertampar dan malu. Dibalik keberhasilan kita mengembalikan uang ke kas daerah Rp3,4 triliun saat masih menjadi Kadisdik, kok kita terjebak pada dana sebesar Rp5,8 miliar," ujar Lasro di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Lasro mengaku sedih karena apa yang dikerjakan selama 10 bulan di Disdik ternyata membuatnya harus menghadapi hal seperti ini. Tak hanya itu Lasro menjelaskan mengenai adanya anggaran UPS di APBD Perubahan 2014 saat itu dan masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Suku Dinas (Sudin) Pendidikan DKI Jakarta.
"UPS itu kan ada 49 unit, 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. Kejadiannya pada saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA Sudin, jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)," jelas Lasro. Namun Lasro enggan menjelaskan lebih jauh mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS.
Itu dikarenakan masih sedang dalam pemeriksaan BPKP di wilayah Jakarta Barat."Mungkin di pusat kita akan minta BPK. Sekarang di Jakarta Barat masih dalam pemeriksaan," tutur Lasro.
Untuk diketahui dalam APBD-P 2014 memang sudah ada UPS. Pada RAPBD 2015 kembali ada pengadaan UPS di seluruh kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat masing-masing Rp4,2 miliar dan untuk sekolah masing-masing Rp6 miliar.
Pasalnya, kedua anggaran yang disorot itu berada di Dinas Pendidikan (Disdik), instansi yang sempat dipimpinnya sejak Febuari hingga akhir tahun 2014 itu. "Saya sebagai Kepala Inspektorat dan mantan Kadisdik terus terang merasa sedih, tertampar dan malu. Dibalik keberhasilan kita mengembalikan uang ke kas daerah Rp3,4 triliun saat masih menjadi Kadisdik, kok kita terjebak pada dana sebesar Rp5,8 miliar," ujar Lasro di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Lasro mengaku sedih karena apa yang dikerjakan selama 10 bulan di Disdik ternyata membuatnya harus menghadapi hal seperti ini. Tak hanya itu Lasro menjelaskan mengenai adanya anggaran UPS di APBD Perubahan 2014 saat itu dan masuk dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Suku Dinas (Sudin) Pendidikan DKI Jakarta.
"UPS itu kan ada 49 unit, 25 unit Jakarta Barat dan 24 unit Jakarta Pusat. Kejadiannya pada saat APBD Perubahan. Itu masuk melalui DPA Sudin, jadi bukan pengusulan dari Dinas Pendidikan. Lelangnya melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan)," jelas Lasro. Namun Lasro enggan menjelaskan lebih jauh mengenai perencanaan, bagaimana penganggaran, pemanfaatannya, spesifikasi kualitas dan latar belakang kebutuhan atas UPS.
Itu dikarenakan masih sedang dalam pemeriksaan BPKP di wilayah Jakarta Barat."Mungkin di pusat kita akan minta BPK. Sekarang di Jakarta Barat masih dalam pemeriksaan," tutur Lasro.
Untuk diketahui dalam APBD-P 2014 memang sudah ada UPS. Pada RAPBD 2015 kembali ada pengadaan UPS di seluruh kelurahan dan kecamatan di Jakarta Barat masing-masing Rp4,2 miliar dan untuk sekolah masing-masing Rp6 miliar.
(whb)
