Wagub: Perseteruan Ahok-DPRD Harus Segera Didinginkan
Senin, 02 Maret 2015 - 11:08 WIB
Wagub: Perseteruan Ahok-DPRD Harus Segera Didinginkan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menyatakan perseteruan antara Ahok dengan DPRD harus segera didinginkan. Ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta.
"Memanasnya kedua kubu ini pun harus cepat didinginkan.Biar DPRD dingin, Jakarta dingin. Itu saja," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Djarot menilai yang mampu mendinginkan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia."Iya Mendagri kan berwenang untuk meneliti mengevaluasi draf APBD yang ada," tambah Djarot.
Djarot juga meminta semua pihak dapat bersikap arif dan tenang serta jernih demi kepentingan rakyat Jakarta."Jangan sampai rakyat Jakarta dikorbankan dengan berbagai macam perang yang kita bisa lihat di media," ujarnya.
Untuk diketahui, perseteruan antara anggota dewan DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) makin memanas. Pasalnya yang disoroti oleh kubu DPRD mengenai etika dan adanya dugaan APBD yang dikirimkan tidak sesuai dengan pembahasan.
Sementara dari Ahok sendiri atau eksekutif menilai APBD versi DPRD menyusupkan Rp12,1 triliun dari pemotongan 10-15% anggaran utama untuk anggaran yang tidak penting.
"Memanasnya kedua kubu ini pun harus cepat didinginkan.Biar DPRD dingin, Jakarta dingin. Itu saja," ujar Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2015).
Djarot menilai yang mampu mendinginkan adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia."Iya Mendagri kan berwenang untuk meneliti mengevaluasi draf APBD yang ada," tambah Djarot.
Djarot juga meminta semua pihak dapat bersikap arif dan tenang serta jernih demi kepentingan rakyat Jakarta."Jangan sampai rakyat Jakarta dikorbankan dengan berbagai macam perang yang kita bisa lihat di media," ujarnya.
Untuk diketahui, perseteruan antara anggota dewan DPRD dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) makin memanas. Pasalnya yang disoroti oleh kubu DPRD mengenai etika dan adanya dugaan APBD yang dikirimkan tidak sesuai dengan pembahasan.
Sementara dari Ahok sendiri atau eksekutif menilai APBD versi DPRD menyusupkan Rp12,1 triliun dari pemotongan 10-15% anggaran utama untuk anggaran yang tidak penting.
(whb)
