100 Hari jadi Gubernur DKI, Ahok Dinilai Gagal
Kamis, 26 Februari 2015 - 09:00 WIB
100 Hari jadi Gubernur DKI, Ahok Dinilai Gagal
A
A
A
JAKARTA - Selama seratus hari duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau Ahok dinilai gagal memimpin Jakarta. Banyak program dan perseteruan yang berbuntut mandeknya sejumlah pembangunan.
Sejak dilantik pada 19 November 2014 hingga Kamis (26/2/2015) ini, banyak wacana dan kebijakan yang diambil oleh Ahok.
Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai, kendati begitu selama 100 hari ini pemerintahan Ahok belum bisa dikatakan berhasil.
"Belum bisa lihat hasilnya menyeluruh, penataan birokrasi belum bisa terwujud meski ada insentif dan promosi," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Kamis (26/2/2015).
Untuk penanganan banjir saja, banyak proyek yang belum selesai. Selama ini, komunikasi yang dilakukan Ahok banyak kurangnya dan lebih banyak ribut dibandingkan hasilnya.
"Contoh penanganan banjir yang berujung pada konflik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN)," tukasnya. Belum lagi pengesahan APBD yang kisruh dengan DPRD.
"Ini bisa menghambat mimpi-mimpi kedepan Pak Ahok. Insentif (TKD) PNS juga terlambat," tukasnya.
Larangan sepeda motor yang mulai diterapkan 17 Desember 2014 hingga saat ini pun masih belum diimbangi dengan penyiapan armada yang baik.
"Pak Ahok harus mematangkan kembali kebijakan agar tidak ada hal yang menimbulkan kontroversi. Selain matang tapi juga harus siap juga untuk dibicarakan," tutupnya.
Sejak dilantik pada 19 November 2014 hingga Kamis (26/2/2015) ini, banyak wacana dan kebijakan yang diambil oleh Ahok.
Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai, kendati begitu selama 100 hari ini pemerintahan Ahok belum bisa dikatakan berhasil.
"Belum bisa lihat hasilnya menyeluruh, penataan birokrasi belum bisa terwujud meski ada insentif dan promosi," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Kamis (26/2/2015).
Untuk penanganan banjir saja, banyak proyek yang belum selesai. Selama ini, komunikasi yang dilakukan Ahok banyak kurangnya dan lebih banyak ribut dibandingkan hasilnya.
"Contoh penanganan banjir yang berujung pada konflik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN)," tukasnya. Belum lagi pengesahan APBD yang kisruh dengan DPRD.
"Ini bisa menghambat mimpi-mimpi kedepan Pak Ahok. Insentif (TKD) PNS juga terlambat," tukasnya.
Larangan sepeda motor yang mulai diterapkan 17 Desember 2014 hingga saat ini pun masih belum diimbangi dengan penyiapan armada yang baik.
"Pak Ahok harus mematangkan kembali kebijakan agar tidak ada hal yang menimbulkan kontroversi. Selain matang tapi juga harus siap juga untuk dibicarakan," tutupnya.
(ysw)
