Perjuangkan Nasib, Pegawai UPN Yogyakarta Geruduk DPRD DIY
Senin, 23 Februari 2015 - 11:26 WIB
Perjuangkan Nasib, Pegawai UPN Yogyakarta Geruduk DPRD DIY
A
A
A
YOGYAKARTA - Ratusan Pegawai Tetap Yayasan (PTY) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Yogyakarta melakukan aksi demo di DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka meminta dukungan legislatif menyusul ketidakjelasan status kepegawaian.
Status kepegawaian mereka menjadi tidak jelas pascaperubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Perubahan status itu berdasarkan Perpes No 121 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Oktober 2014.
"Pemerintah harus bertanggung jawab dan menyelesaikan secara adil nasib kami," kata Ketua PTY UPN Veteran Yogyakarta Dyah Sugandini, Senin (23/2/2015).
Dia mengaku sudah menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, namun belum membuahkan hasil. Sedikitnya, ada 412 pegawai yang menjadi tidak jelas pascaperubahan status PTS menjadi PTN.
Sebab, Perpres tidak secara spesifik menjamin status pegawai. Dalam Perpres itu disebutkan pegawai dapat diangkat menjadi CPNS berdasar undang-undang yang berlaku.
Namun, jika merujuk pada peraturan pengangkatan PNS, sebagian besar pegawai UPN Yogyakarta tidak menenuhi syarat seperti usia dan sebagainya. Terlebih, para pegawai sudah mengabdi puluhan tahun dan turut memajukan UPN 'Veteran' Yogyakarta.
"Jika permasalahan ini tidak terselesaikan, kami akan menempuh langkah konstitusi dalam memperjuangkan hak," katanya.
Pihaknya meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan proses peralihan status. Mereka meminta pemerintah untuk mengeluarkan peraturan khusus yang dapat memfasilitasi pegawai untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Tak menutup kemungkinan kami akan ajukan judicial review atas Perpres No 121 Tahun 2014 tentang Penegerian PTS. Itu langkah terakhir," jelasnya.
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk beragam tuntutan. Ada satu spanduk besar dibentangkan bertuliskan 'Save PTY: Kami Cinta UPN Veteran, Tapi Jangan Korbankan Kami'.
Mereka juga mengikat kepala dengan kain bertuliskan 'Save PTY'.
Status kepegawaian mereka menjadi tidak jelas pascaperubahan status Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Perubahan status itu berdasarkan Perpes No 121 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 6 Oktober 2014.
"Pemerintah harus bertanggung jawab dan menyelesaikan secara adil nasib kami," kata Ketua PTY UPN Veteran Yogyakarta Dyah Sugandini, Senin (23/2/2015).
Dia mengaku sudah menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat, namun belum membuahkan hasil. Sedikitnya, ada 412 pegawai yang menjadi tidak jelas pascaperubahan status PTS menjadi PTN.
Sebab, Perpres tidak secara spesifik menjamin status pegawai. Dalam Perpres itu disebutkan pegawai dapat diangkat menjadi CPNS berdasar undang-undang yang berlaku.
Namun, jika merujuk pada peraturan pengangkatan PNS, sebagian besar pegawai UPN Yogyakarta tidak menenuhi syarat seperti usia dan sebagainya. Terlebih, para pegawai sudah mengabdi puluhan tahun dan turut memajukan UPN 'Veteran' Yogyakarta.
"Jika permasalahan ini tidak terselesaikan, kami akan menempuh langkah konstitusi dalam memperjuangkan hak," katanya.
Pihaknya meminta Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait untuk segera menyelesaikan proses peralihan status. Mereka meminta pemerintah untuk mengeluarkan peraturan khusus yang dapat memfasilitasi pegawai untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Tak menutup kemungkinan kami akan ajukan judicial review atas Perpres No 121 Tahun 2014 tentang Penegerian PTS. Itu langkah terakhir," jelasnya.
Dalam aksinya, mereka membawa spanduk beragam tuntutan. Ada satu spanduk besar dibentangkan bertuliskan 'Save PTY: Kami Cinta UPN Veteran, Tapi Jangan Korbankan Kami'.
Mereka juga mengikat kepala dengan kain bertuliskan 'Save PTY'.
(zik)
