Pasokan Gas Turun Lagi Jadi 5 MMSCFD

MEDAN - Pasokan gas di Sumatera Utara (Sumut) terus berkurang setiap tahun. Tahun ini, pasokan yang bisa dialirkan ke pelanggan diperkirakan hanya 5 million metric cubic feet per day (mmscfd) atau 5 juta kaki kubik per hari atau turun dari tahun 2014 yang berkisar 7 mmscfd.

General Manager PT PGN SBU III Sumbagut, Yosviandri, mengatakan, mereka sedang memperjuangkan perpanjangan kontrak pasokan itu pada tahun ini. Pasokan 5 mmscfd itu untuk memenuhi kebutuhan 50 pelanggan industri, dan 19.000 pelanggan rumah tangga, serta 500 pelanggan komersial.

PGN tidak bisa berbuat banyak atas pengurangan itu karena memang pasokannya memang sudah tidak ada. Bahkan, dari BenggaladiKabupatenLangkat juga saat ini hanya bisa memasok 0,8 mmscfd dari sebelumnya bisa mencapai 3 mmscfd. “Kalau pasokan masih ada, pasti diperpanjang (kontraknya).

Untuk itu, kami terus berupaya meminta penambahan (pasokan),” ucapnya saat audiensi KORAN SINDO MEDAN ke Kantor PGN SBU Unit III Sumbagut di Medan, Selasa (10/2). Menanggapi persoalan ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Pemakai Gas (Apigas) Sumut, Johan Brien, berharap PGN memiliki strategi untuk menambah pasokan gas ke wilayah ini, tidak hanya tergantung kontrak dengan Pertamina.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan seperti pembangunan mini-liquefied natural gas (LNG), hendaknya bisa dipercepat sehingga pelaku usaha memiliki tambahan pasokan meskipun tidak besar. “Pengusaha jangan dibiarkan bingung sendiri tidak tahu mau berbuat apa. Jangan sampai nanti ada informasi baru tapi ternyata tidak menggembirakan. Itu tentu menyulitkan kami,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai tambahan pasokan dari PT Pertagas yang diproyeksikan mengalir ke industri pada pertengahan tahun ini, Johan mengaku belum mendapat informasi pasti. Sejauh ini informasi yang disampaikan manajemen Pertagas sebelumnya mengenai target operasi selalu meleset.

“Sebelumnya Pertagas menyampaikan Oktober 2014 sudah mengalir, ternyata bukan ke industri. Selanjutnya awal tahun ini, tapi ternyata mundur ke pertengahan tahun, jadi belum ada yang pasti,” ujarnya. Ekonom Sumut, Kasyful Mahali, menilai, sudah seharusnya sekarang perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di daerah maupun pusat bahkan hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menjalankan tugas memperjuangkan segala kepentingan di daerah.

Kalaupun tidak bisa memprioritaskan gas ke Sumut, hendaknya pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada swasta berinvestasi pada sektor itu seperti yang sudah dilakukan negara lain.

Jelia amelida