Bupati Temui Warga Penolak di Rumah Dinas
Kamis, 15 Januari 2015 - 12:39 WIB
Bupati Temui Warga Penolak di Rumah Dinas
A
A
A
KULONPROGO - Ratusan warga pesisir Temon, Kulonprogo kemarin mendatangi rumah dinas bupati. Kepada bupati, lagi-lagi mereka meminta agar rencana pembangunan bandara dibatalkan.
Ratusan warga yang datang ini tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) I. Warga Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon tersebut datang menggunakan puluhan sepeda motor, truk, dan angkutan pribadi lainnya. Sampai di depan rumah dinas bupati, warga melakukan orasi bergantian.
Sambil membentangkan kain panjang berisi aspirasi penolakan, mereka juga meneriakkan yel-yel. Setelah bernegosiasi, akhirnya ada 40 perwakilan warga yang diizinkan masuk untuk berdialog dengan bupati. Sedangkan warga lainnya berada di depan rumah dinas yang berada di sisi utara Alun-alun Wates. Polisi pun menutup akses jalan ke tempat ini.“Kami kesini untuk menyampaikan aspirasi warga, yang menolak bandara,” ucap Sofyan, salah seorang warga, kemarin.
Ketua WTT Martono menambahkan, masalah penolakan inisebenarnya sudah disampaikan kepada PT Angkasa Pura I selaku pemrakarsa bandara. Saat itu dijelaskan masalah pembangunan bandara menjadi ranah bupati. “Mohon penolakan kami disampaikankepadagubernur,” katanya.
Martono menyambut baik pertemuan pertama, kemarin. Warga menggaris bawahi ucapan bupati yang mengatakan baru pertama kali bertemu. Sehingga warga berharap aspirasinya bisa tersampaikan kepada gubernur agar tuntutan bisa diterima. Hasto Wardoyo mengaku senang dengan adanya pertemuan ini.
Pihaknya sudahbeberapakali mencoba bertemu, tapi selalu menemui jalan buntu. Justru kini warga mau membuka diri dan datang untuk menyampaikan aspirasi. “Aspirasi yang ada sudah saya catat dan rekam,” ucap bupati.
Hanya saja, digarisbawahi, permasalahan bandara menjadi urusan pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan. Sehingga pemkab tidak banyak berwenang dalam pembangunan bandara.
Terpisah, Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo mengatakan, para warga terdampak ini nantinya akan mendapatkan kompensasi. Bukan hanya warga pemilik tanah dan petani penggarap lahan Pakualam Ground, tapi mereka yang menjadi buruh tani juga diberikan perhatian.
Bagi petani pemilik lahan dan penggarap lahan akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang. Sedangkan mereka yang menjadi buruh akan diberikan program pelatihan fasilitasi alih pekerjaan melalui program CSR. “Buruh tetap kami perhatikan. Ketika tidak ada pertanian, mereka harus bekerja di sektor lain,” ucapnya.
Besaran kompensasi nantinya akan ditangani oleh tim appraisal independent. Sedangkan warga terdampak tetap akan menjadi fokus bagi Angkasa Pura I agar bisa bekerja sesuai keahliannya.
Kuntadi
Ratusan warga yang datang ini tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) I. Warga Desa Glagah dan Palihan, Kecamatan Temon tersebut datang menggunakan puluhan sepeda motor, truk, dan angkutan pribadi lainnya. Sampai di depan rumah dinas bupati, warga melakukan orasi bergantian.
Sambil membentangkan kain panjang berisi aspirasi penolakan, mereka juga meneriakkan yel-yel. Setelah bernegosiasi, akhirnya ada 40 perwakilan warga yang diizinkan masuk untuk berdialog dengan bupati. Sedangkan warga lainnya berada di depan rumah dinas yang berada di sisi utara Alun-alun Wates. Polisi pun menutup akses jalan ke tempat ini.“Kami kesini untuk menyampaikan aspirasi warga, yang menolak bandara,” ucap Sofyan, salah seorang warga, kemarin.
Ketua WTT Martono menambahkan, masalah penolakan inisebenarnya sudah disampaikan kepada PT Angkasa Pura I selaku pemrakarsa bandara. Saat itu dijelaskan masalah pembangunan bandara menjadi ranah bupati. “Mohon penolakan kami disampaikankepadagubernur,” katanya.
Martono menyambut baik pertemuan pertama, kemarin. Warga menggaris bawahi ucapan bupati yang mengatakan baru pertama kali bertemu. Sehingga warga berharap aspirasinya bisa tersampaikan kepada gubernur agar tuntutan bisa diterima. Hasto Wardoyo mengaku senang dengan adanya pertemuan ini.
Pihaknya sudahbeberapakali mencoba bertemu, tapi selalu menemui jalan buntu. Justru kini warga mau membuka diri dan datang untuk menyampaikan aspirasi. “Aspirasi yang ada sudah saya catat dan rekam,” ucap bupati.
Hanya saja, digarisbawahi, permasalahan bandara menjadi urusan pemerintah pusat, yakni Kementerian Perhubungan. Sehingga pemkab tidak banyak berwenang dalam pembangunan bandara.
Terpisah, Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo mengatakan, para warga terdampak ini nantinya akan mendapatkan kompensasi. Bukan hanya warga pemilik tanah dan petani penggarap lahan Pakualam Ground, tapi mereka yang menjadi buruh tani juga diberikan perhatian.
Bagi petani pemilik lahan dan penggarap lahan akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk uang. Sedangkan mereka yang menjadi buruh akan diberikan program pelatihan fasilitasi alih pekerjaan melalui program CSR. “Buruh tetap kami perhatikan. Ketika tidak ada pertanian, mereka harus bekerja di sektor lain,” ucapnya.
Besaran kompensasi nantinya akan ditangani oleh tim appraisal independent. Sedangkan warga terdampak tetap akan menjadi fokus bagi Angkasa Pura I agar bisa bekerja sesuai keahliannya.
Kuntadi
(ftr)
