Pemko Genjot Perolehan PAD
Kamis, 08 Januari 2015 - 10:53 WIB
Pemko Genjot Perolehan PAD
A
A
A
MEDAN - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin belum lama ini menerima penghargaan Pemimpin Inovatif tahun 2014 dari Mendagri Tjahjo Kumolo. Penghargaan ini tentunya memotivasi pemko untuk terus meningkatkan pengelolaan keuangan menuju good government.
Hal ini ditunjukkan berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan Pemko Medan tahun 2014. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, sepanjang 2014, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tercapai sebesar Rp1,3 triliun dari target Rp1,6 triliun. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung tercapai Rp3,6 triliun dari target Rp4,6 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Medan, Irwan Ritonga, melalui Sekretaris BPKD Medan, Sulpan, mengatakan, realisasi PAD dan belanja langsung Pemko Medan sepanjang 2014 belum mencapai 100%. Namun, dibandingkan tahun lalu, sudah ada peningkatan. PAD kota Medan 2013 terealisasi Rp1,2 triliun dari target Rp1,5 triliun.
Sementara belanja tidak langsung terealisasi Rp3,2 triliun dari target Rp4,2 triliun. “Kalau dibandingkan tahun lalu, realisasi PAD tahun ini 79,09%, sedangkan tahun 2013 hanya 76,42%. Realisasi belanja tak langsung tahun ini 79,81%, sedangkan tahun 2013 sebesar 76,09%,” ujar Sulpan.
Bahkan, dari total realisasi APBD tahun 2014 masih terdapat sisa kas Pemko Medan yakni sisa lebih dari pembiayaan Rp330 miliar, dimana dananya di kas Pemko Medan Rp298 miliar, dan kas BLUD Pirngadi sebesar Rp31 miliar.
Dengan kemampuan Pemko Medan meraih PAD dan terbukti meningkat dibandingkan tahun lalu, Pemko Medan optimistis untuk meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang nantinya akan diumumkan BPK RI sekitar pertengahan 2015. “Tahun ini kita optimistis meraih penilaian WTP lagi dari BPK,” ujar Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, kemarin.
Eldin mengungkapkan, realisasi keuangan Pemko Medan tahun 2014 merupakan upaya yang telah dilakukan pihaknya untuk mengelola keuangan dengan baik secara transparan dan akuntabel. Apalagi Pemko Medan selama tiga tahun berturut- turut telah menerima penghargaan WTP.
Bahkan pada tahun ini, Pemko Medan meraih dana insentif daerah (DID) dari Kemenkeu RI sebagai reward karena telah mengelola keuangan dengan baik. Eldin mengatakan, dalam bidang keuangan daerah, Kota Medan juga telah mampu meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD untuk mendukung pembiayaan pembangunan kota. Saat ini, rasio PAD terhadap APBD sudah mencapai 35%.
Dia berharap, proses tender pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan fisik pada tahun ini dapat berlangsung pada awal Januari. Sebab, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan pada akhir Agustus 2014.
“Februari 2015, pekerjaan fisik sudah harus berjalan, dan bulan Juni sudah masuk pembahasan Perubahan PAPBD. Lalu, Juli ataupun Agustus anggarannya sudah dapat disahkan,” ujarnya. Apabila instruksinya tidak dapat dijalankan SKPD, Eldin berjanji menjadikan alasan tersebut sebagai bahan evaluasinya. “Kalau tidak mampu, akan dipertimbangkan jabatannya untuk dievaluasi,” ucapnya.
Sebab, Mantan sekretaris daerah (sekda) Kota Medan ini telah mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun pelayanan kepada masyarakat. Proses pelayanan, kata Eldin, bukan hanya mempermudah proses kepengurusan administrasi kependudukan atau yang lainnya. Namun, memperbanyakfasilitas umum, perbaikan infrastruktur juga menjadi bagian dari proses menyukseskan program pelayanan kepada masyarakat.
“Ketidakmampuan menjalankan program anggaran, menunjukkan kinerja pimpinan SKPD buruk. Jadi, hal itu bisa menjadi prioritas penilaian kinerja untuk saya secara pribadi,” tandasnya.
Lia Anggia Nasution
Hal ini ditunjukkan berdasarkan kinerja pengelolaan keuangan Pemko Medan tahun 2014. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, sepanjang 2014, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tercapai sebesar Rp1,3 triliun dari target Rp1,6 triliun. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung tercapai Rp3,6 triliun dari target Rp4,6 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Medan, Irwan Ritonga, melalui Sekretaris BPKD Medan, Sulpan, mengatakan, realisasi PAD dan belanja langsung Pemko Medan sepanjang 2014 belum mencapai 100%. Namun, dibandingkan tahun lalu, sudah ada peningkatan. PAD kota Medan 2013 terealisasi Rp1,2 triliun dari target Rp1,5 triliun.
Sementara belanja tidak langsung terealisasi Rp3,2 triliun dari target Rp4,2 triliun. “Kalau dibandingkan tahun lalu, realisasi PAD tahun ini 79,09%, sedangkan tahun 2013 hanya 76,42%. Realisasi belanja tak langsung tahun ini 79,81%, sedangkan tahun 2013 sebesar 76,09%,” ujar Sulpan.
Bahkan, dari total realisasi APBD tahun 2014 masih terdapat sisa kas Pemko Medan yakni sisa lebih dari pembiayaan Rp330 miliar, dimana dananya di kas Pemko Medan Rp298 miliar, dan kas BLUD Pirngadi sebesar Rp31 miliar.
Dengan kemampuan Pemko Medan meraih PAD dan terbukti meningkat dibandingkan tahun lalu, Pemko Medan optimistis untuk meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) yang nantinya akan diumumkan BPK RI sekitar pertengahan 2015. “Tahun ini kita optimistis meraih penilaian WTP lagi dari BPK,” ujar Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, kemarin.
Eldin mengungkapkan, realisasi keuangan Pemko Medan tahun 2014 merupakan upaya yang telah dilakukan pihaknya untuk mengelola keuangan dengan baik secara transparan dan akuntabel. Apalagi Pemko Medan selama tiga tahun berturut- turut telah menerima penghargaan WTP.
Bahkan pada tahun ini, Pemko Medan meraih dana insentif daerah (DID) dari Kemenkeu RI sebagai reward karena telah mengelola keuangan dengan baik. Eldin mengatakan, dalam bidang keuangan daerah, Kota Medan juga telah mampu meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD untuk mendukung pembiayaan pembangunan kota. Saat ini, rasio PAD terhadap APBD sudah mencapai 35%.
Dia berharap, proses tender pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan fisik pada tahun ini dapat berlangsung pada awal Januari. Sebab, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2015 sudah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan pada akhir Agustus 2014.
“Februari 2015, pekerjaan fisik sudah harus berjalan, dan bulan Juni sudah masuk pembahasan Perubahan PAPBD. Lalu, Juli ataupun Agustus anggarannya sudah dapat disahkan,” ujarnya. Apabila instruksinya tidak dapat dijalankan SKPD, Eldin berjanji menjadikan alasan tersebut sebagai bahan evaluasinya. “Kalau tidak mampu, akan dipertimbangkan jabatannya untuk dievaluasi,” ucapnya.
Sebab, Mantan sekretaris daerah (sekda) Kota Medan ini telah mencanangkan tahun 2014 sebagai tahun pelayanan kepada masyarakat. Proses pelayanan, kata Eldin, bukan hanya mempermudah proses kepengurusan administrasi kependudukan atau yang lainnya. Namun, memperbanyakfasilitas umum, perbaikan infrastruktur juga menjadi bagian dari proses menyukseskan program pelayanan kepada masyarakat.
“Ketidakmampuan menjalankan program anggaran, menunjukkan kinerja pimpinan SKPD buruk. Jadi, hal itu bisa menjadi prioritas penilaian kinerja untuk saya secara pribadi,” tandasnya.
Lia Anggia Nasution
(ftr)
