Kemenhub Jangan Mencari Permasalahan Baru
Rabu, 07 Januari 2015 - 01:44 WIB
Kemenhub Jangan Mencari Permasalahan Baru
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diminta untuk tidak memperkeruh keadaan terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501.
Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemenhub seharusnya mempunyai empati atas tragedi AirAsia QZ8501. Bukannya memperkeruh keadaan dengan mencari permasalahan baru.
"Harusnya Kemenhub fokus melakukan perbantuan pencarian black box dan evakuasi," kata Yudi Widianan kepada wartawan, Selasa 6 Januari kemarin.
Terkait pembekuan izin AirAsia, Yudi menilai maskapai penerbangan tidak dalam posisi salah. Kemenhub harusnya juga obyektif membekukan suatu rute penerbangan.
"Saat ini libur Natal dan Tahun Baru banyak extra flight yang sudah direncanakan maskapai dan ini dimanfaatkan benar oleh maskapai," ujarnya.
Yudi menuturkan, berdasar data pihaknya mendapati ada 308 extra flight dan hal ini menjadikan celah adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum di Kemenhub. Di mana tanggung jawab ada di otoritas bandara dan Ditjen Perhubungan Udara.
"Kalau itu extra fligt, izin harus segera diterbitkan. Kalau tidak masyarakat bisa marah-marah di bandara bukan malah menghambat atau memperlambat," tuturnya.
Yudi juga mengatakan, wajar saja bila Kemenhub juga mengakui adanya permainan izin yang dilakukan maskapai lain. Karena praktik seperti ini sudah menjadi kebiasaan di regulator penerbangan Indonesia.
Oleh karena itu, teguran keras DPR yakni Kemenhub harus empati kepada maskapai dan masyarakat. Hal ini semua terjadi karena semrawutnya formulasi pengaturan penerbangan dari kemenhub.
Yudi juga meyakini, penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura ini terbang dalam keadaan berizin dan ada slot.
Sebab, proses perizinan itu sudah berjalan, mungkin karena lambat turunnya izin atau juga menundanya yang menjadi modus mafia perizinan di Kemenhub.
"Kalau hanya AirAsia saja yang dibekukan, saya rasa ini tidak adil. Saya yakin mereka (AirAsia) jalankan tapi lambat di pihak Kemenhub," sergahnya.
Yudi meminta, Kemenhub mencari solusi bukan permasalahan baru di kala sedang ada musibah ini. "Kalau seperti ini masyarakat lagi yang dirugikan," demikian Yudi.
Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemenhub seharusnya mempunyai empati atas tragedi AirAsia QZ8501. Bukannya memperkeruh keadaan dengan mencari permasalahan baru.
"Harusnya Kemenhub fokus melakukan perbantuan pencarian black box dan evakuasi," kata Yudi Widianan kepada wartawan, Selasa 6 Januari kemarin.
Terkait pembekuan izin AirAsia, Yudi menilai maskapai penerbangan tidak dalam posisi salah. Kemenhub harusnya juga obyektif membekukan suatu rute penerbangan.
"Saat ini libur Natal dan Tahun Baru banyak extra flight yang sudah direncanakan maskapai dan ini dimanfaatkan benar oleh maskapai," ujarnya.
Yudi menuturkan, berdasar data pihaknya mendapati ada 308 extra flight dan hal ini menjadikan celah adanya dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum di Kemenhub. Di mana tanggung jawab ada di otoritas bandara dan Ditjen Perhubungan Udara.
"Kalau itu extra fligt, izin harus segera diterbitkan. Kalau tidak masyarakat bisa marah-marah di bandara bukan malah menghambat atau memperlambat," tuturnya.
Yudi juga mengatakan, wajar saja bila Kemenhub juga mengakui adanya permainan izin yang dilakukan maskapai lain. Karena praktik seperti ini sudah menjadi kebiasaan di regulator penerbangan Indonesia.
Oleh karena itu, teguran keras DPR yakni Kemenhub harus empati kepada maskapai dan masyarakat. Hal ini semua terjadi karena semrawutnya formulasi pengaturan penerbangan dari kemenhub.
Yudi juga meyakini, penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura ini terbang dalam keadaan berizin dan ada slot.
Sebab, proses perizinan itu sudah berjalan, mungkin karena lambat turunnya izin atau juga menundanya yang menjadi modus mafia perizinan di Kemenhub.
"Kalau hanya AirAsia saja yang dibekukan, saya rasa ini tidak adil. Saya yakin mereka (AirAsia) jalankan tapi lambat di pihak Kemenhub," sergahnya.
Yudi meminta, Kemenhub mencari solusi bukan permasalahan baru di kala sedang ada musibah ini. "Kalau seperti ini masyarakat lagi yang dirugikan," demikian Yudi.
(whb)
