Gaji Rendah, Ratusan Bidan Honorer Protes
Gaji Rendah, Ratusan Bidan Honorer Protes
A
A
A
SUBANG - Ratusan bidan honorer dari Kabupaten Subang dan Sumedang yang tergabung dalam Forum Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) mengeluh ingin diangkat menjadi bidan PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Pasalnya, dengan gaji hanya Rp1,7 juta per bulan, mereka mengaku kehidupannya jauh dari sejahtera.
"Insentif kami di bawah UMK (upah minimum kabupaten). Bayangkan, malah lebih sejahtera buruh dibandingkan kami," ujar Ketua Forum Bidan PTT Kabupaten Subang, Omah Salamah, kepada sindonews.com usai bertemu dengan Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka dan Bupati Subang Ojang Sohandi, Selasa (6/1/20150.
Atas kondisi minimnya kesejahteraan tersebut, kata dia, jumlah bidan PTT di Subang yang mencapai 124 orang, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengangkat status kepegawaian mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebab, sesuai ketentuan, bidan PTT dengan masa kerja maksimal sembilan tahun dan minimal empat tahun, harus diangkat menjadi PNS. Karena itu, pihaknya berharap Bupati Ojang Sohandi secepatnya menyetujui usulan pengangkatan mereka menjadi PNS.
Bupati Subang, Ojang Sohandi, memastikan bakal segera menandatangani rekomendasi usulan pengangkatan bidan PTT menjadi PNS melalui jalur khusus.
"Hari ini pun, usulannya akan saya tandatangani, kalau perlu pengangkatannya lewat jalur super khusus. Saya minta kepala dinas secepatnya mendata para bidan PTT ini, dan mengirim datanya untuk saya tandatangani," tegas Ojang, seraya mengaku dirinya bisa merasakan pahitnya perjuangan para bidan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, menambahkan, saat ini jumlah bidan PTT se-Indonesia mencapai 42.135 orang, dimana SK pengangkatannya langsung dari Kemenkes RI. Puluhan ribu bidan tersebut, juga menuntut diangkat menjadi PNS.
"Kami siap memperjuangkan nasib mereka, karena perannya sangat vital dalam melayani kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi angka kematian ibu yang sekarang ini jumlahnya masih tinggi," pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Pasalnya, dengan gaji hanya Rp1,7 juta per bulan, mereka mengaku kehidupannya jauh dari sejahtera.
"Insentif kami di bawah UMK (upah minimum kabupaten). Bayangkan, malah lebih sejahtera buruh dibandingkan kami," ujar Ketua Forum Bidan PTT Kabupaten Subang, Omah Salamah, kepada sindonews.com usai bertemu dengan Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Dyah Pitaloka dan Bupati Subang Ojang Sohandi, Selasa (6/1/20150.
Atas kondisi minimnya kesejahteraan tersebut, kata dia, jumlah bidan PTT di Subang yang mencapai 124 orang, mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengangkat status kepegawaian mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sebab, sesuai ketentuan, bidan PTT dengan masa kerja maksimal sembilan tahun dan minimal empat tahun, harus diangkat menjadi PNS. Karena itu, pihaknya berharap Bupati Ojang Sohandi secepatnya menyetujui usulan pengangkatan mereka menjadi PNS.
Bupati Subang, Ojang Sohandi, memastikan bakal segera menandatangani rekomendasi usulan pengangkatan bidan PTT menjadi PNS melalui jalur khusus.
"Hari ini pun, usulannya akan saya tandatangani, kalau perlu pengangkatannya lewat jalur super khusus. Saya minta kepala dinas secepatnya mendata para bidan PTT ini, dan mengirim datanya untuk saya tandatangani," tegas Ojang, seraya mengaku dirinya bisa merasakan pahitnya perjuangan para bidan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka, menambahkan, saat ini jumlah bidan PTT se-Indonesia mencapai 42.135 orang, dimana SK pengangkatannya langsung dari Kemenkes RI. Puluhan ribu bidan tersebut, juga menuntut diangkat menjadi PNS.
"Kami siap memperjuangkan nasib mereka, karena perannya sangat vital dalam melayani kesehatan masyarakat, terutama dalam mengurangi angka kematian ibu yang sekarang ini jumlahnya masih tinggi," pungkas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
(lis)
Explore More