Pemprov Segera Terapkan Sistem E-Government
Jum'at, 02 Januari 2015 - 11:27 WIB
Pemprov Segera Terapkan Sistem E-Government
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah provinsi Jawa Tengah segera menerapkan sistem satu jaringan online antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau yang dikenal dengan e-Government.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dengan sistem ini dia dapat memantau kinerja, database , jumlah dan potensi pegawai, penganggaran, lelang pengadaan barang dan jasa, hingga transaksi keuangan seluruh SKPD.
“Selama ini SKPD sudah memiliki server atau teknologi informasi sendiri-sendiri. Tapi jika gubernur ingin melihat penganggaran yang dilakukan secara menyeluruh antar-SKPD harus melihat satu persatu secara terpisah. Ini me-nyulitkan sehingga perlu infrastruktur IT yang terpusat,” katanya di Semarang.
Sistem ini sedang dibangun oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) bekerja sama dengan lembaga informasi teknologi swasta. Tim ini awalnya ditargetkan menyelesaikan pekerjaan pada 2017. Namun melihat kebutuhan yang mendesak, Ganjar meminta target dipercepat pada 2015. “Jadi 2016 sudah diaplikasikan me-nyeluruh,” ujarnya.
E-Government ini juga untuk mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi seluruh program pembangunan. Termasuk pelaksanaan tahun infrastruktur di Jateng. Sistem ini sudah digunakan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Surabaya. Melihat manfaatnya yang luas, Ganjar mengutus tim untuk belajar e-Government di Surabaya.
Dia meminta izin kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengadaptasi sistem tersebut karena tidak mungkin menerapkan sistem di Surabaya dan Jakarta secara persis. Sebab, Jateng merupakan provinsi di luar daerah khusus ibu kota yang mengaplikasikan sistem e-Government.
“Karakteristik daerah kan berbeda, Surabaya cuma kota sedangkan Jakarta itu provinsi khusus yang gubernurnya punya wewenang mengangkat dan mengatur wali kota,” paparnya. Untuk pelaksanaan di Jateng akan sedikit berbeda. Bupati dan wali kota di Jateng tetap harus mengontrol penuh daerahnya. Gubernur hanya mengontrol SKPD dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota. “Mudah-mudahan tahun 2015 sudah bisa diaplikasikan sebagian, nanti 2016 sudah full ,” ucapnya.
Anggota fraksi Golkar DPRD Jawa Tengah Yudi Sancoyo berharap, berdasarkan masukan masyarakat saat kegiatan reses bulan lalu, setiap program dan kegiatan pemerintah hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat. “Masih minimnya informasi terkait program- program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode Tahun 2014,” katanya.
Amin Fauzi
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, dengan sistem ini dia dapat memantau kinerja, database , jumlah dan potensi pegawai, penganggaran, lelang pengadaan barang dan jasa, hingga transaksi keuangan seluruh SKPD.
“Selama ini SKPD sudah memiliki server atau teknologi informasi sendiri-sendiri. Tapi jika gubernur ingin melihat penganggaran yang dilakukan secara menyeluruh antar-SKPD harus melihat satu persatu secara terpisah. Ini me-nyulitkan sehingga perlu infrastruktur IT yang terpusat,” katanya di Semarang.
Sistem ini sedang dibangun oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) bekerja sama dengan lembaga informasi teknologi swasta. Tim ini awalnya ditargetkan menyelesaikan pekerjaan pada 2017. Namun melihat kebutuhan yang mendesak, Ganjar meminta target dipercepat pada 2015. “Jadi 2016 sudah diaplikasikan me-nyeluruh,” ujarnya.
E-Government ini juga untuk mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi seluruh program pembangunan. Termasuk pelaksanaan tahun infrastruktur di Jateng. Sistem ini sudah digunakan Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Surabaya. Melihat manfaatnya yang luas, Ganjar mengutus tim untuk belajar e-Government di Surabaya.
Dia meminta izin kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk mengadaptasi sistem tersebut karena tidak mungkin menerapkan sistem di Surabaya dan Jakarta secara persis. Sebab, Jateng merupakan provinsi di luar daerah khusus ibu kota yang mengaplikasikan sistem e-Government.
“Karakteristik daerah kan berbeda, Surabaya cuma kota sedangkan Jakarta itu provinsi khusus yang gubernurnya punya wewenang mengangkat dan mengatur wali kota,” paparnya. Untuk pelaksanaan di Jateng akan sedikit berbeda. Bupati dan wali kota di Jateng tetap harus mengontrol penuh daerahnya. Gubernur hanya mengontrol SKPD dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota. “Mudah-mudahan tahun 2015 sudah bisa diaplikasikan sebagian, nanti 2016 sudah full ,” ucapnya.
Anggota fraksi Golkar DPRD Jawa Tengah Yudi Sancoyo berharap, berdasarkan masukan masyarakat saat kegiatan reses bulan lalu, setiap program dan kegiatan pemerintah hendaknya disosialisasikan kepada masyarakat. “Masih minimnya informasi terkait program- program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode Tahun 2014,” katanya.
Amin Fauzi
(ftr)
