Kinerja Pemprov Diapresiasi
Kinerja Pemprov Diapresiasi
A
A
A
MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara (Sumut) mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Sumut sepanjang 2014.
Meski begitu, keberhasilan tersebut tetap dikritisi karena ada beberapa permasalahan yang perlu dituntaskan di 2015. Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar mengatakan parameter keberhasilan Sumut pada 2014 setidaknya dibuktikan dengan 17 penghargaan yang diperoleh selama setahun ini.
Karena itu, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang belum bisa dituntaskan, secara keseluruhan kinerja Pemprov Sumut perlu diapresiasi. “Ke-17 penghargaan itu tentu diperoleh dengan kerja keras dan penilaian berdasarkan kajian dari pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Artinya, tidak benar Sumut selama ini berjalan seolah-olah tanpa kepemimpinan,” kata Khairul saat didampingi Sekretaris Khairul Anuwar, Bendahara Satrya Yudha Wibowo, serta anggota fraksi Hidayah Herlina Gusti, Burhanuddin Siregar, dan Ikrimah Hamidy kepada wartawan dalam refleksi akhir tahun 2014 di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/12).
Menurut dia, di tengah beberapa persoalan daerah ini, masih ada harapan dan optimisme bahwa 2015 Sumut akan lebih baik. Fraksi PKS akan ikut mendorong dan memberikan kritik yang membangun dalam mewujudkannya. Bendahara Fraksi PKS Satrya Yudha Wibowo menegaskan sikap kritis akan tetap mereka tunjukkan pada 2015.
Hal ini terutama terkait dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho- Tengku Erry Nuradi. Fraksi tidak akan segan-segan merekomendasikan mutasi pimpinan SKPD jika masih ditemukan berkinerja buruk.
“Kami akan kritisi para SKPD yang telah dipilih gubernur. Kalau memang tidak baik kinerjanya, kami tidak akan segan-segan rekomendasikan pergantian,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS Sumut itu.
Anggota Fraksi PKS Ikrimah Hamidy dalam kesempatan itu mengkritisi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dalam pandangannya, dari 33 kabupaten/kota belum ada yang memiliki persiapan khusus untuk menerima tantangan dan peluang tersebut.
Bahkan dari komunikasi yang dibangunnya dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hanya Kabupaten Serdangbedagai yang dianggap lebih mudah dalam pengurusan izin. “Selebihnya masih dipersulit perizinannya dan masih ada pungutan liar (pungli). Konon lagi bicara iklim investasi yang dapat melindungi para pelaku UMKM,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Medan itu.
Ketidakpercayaan dunia usaha terhadap pemerintah daerah diharapkannya dapat diantisipasi oleh Pemprov Sumut dengan mencanangkan gerakan peduli dunia usaha 2015. Gubernur Sumut diminta mengintegrasikan semua stakeholder dalam menghadapi MEA 2015.
Selain itu, Ikrimah Hamidy juga mengkritisi dukungan pemerintah pusat terhadap Sumut yang belum terlihat nyata. Satu sisi menjadikan Sumut sebagai koridor pertumbuhan perekonomian Indonesia bagian barat.
Namun, di sisi lain, pasokan gas untuk kepentingan industri justru tidak diperhatikan. Padahal sudah banyak industri yang hengkang dari Kawasan Industri Medan (KIM) karena kekurangan pasokan gas dan energi listrik.
“Kalau pemerintah pusat tidak berkomitmen dengan dukungannya terhadap pasokan gas dan mengakhiri krisis energi listrik, maka rencana pertumbuhan ekonomi akan sia-sia. Ini yang patut kita suarakan bersama ke pusat,” ujar Wakil Ketua Komisi B itu.
M Rinaldi Khair
Meski begitu, keberhasilan tersebut tetap dikritisi karena ada beberapa permasalahan yang perlu dituntaskan di 2015. Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut Zulfikar mengatakan parameter keberhasilan Sumut pada 2014 setidaknya dibuktikan dengan 17 penghargaan yang diperoleh selama setahun ini.
Karena itu, meskipun masih ada beberapa permasalahan yang belum bisa dituntaskan, secara keseluruhan kinerja Pemprov Sumut perlu diapresiasi. “Ke-17 penghargaan itu tentu diperoleh dengan kerja keras dan penilaian berdasarkan kajian dari pemerintah pusat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Artinya, tidak benar Sumut selama ini berjalan seolah-olah tanpa kepemimpinan,” kata Khairul saat didampingi Sekretaris Khairul Anuwar, Bendahara Satrya Yudha Wibowo, serta anggota fraksi Hidayah Herlina Gusti, Burhanuddin Siregar, dan Ikrimah Hamidy kepada wartawan dalam refleksi akhir tahun 2014 di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (30/12).
Menurut dia, di tengah beberapa persoalan daerah ini, masih ada harapan dan optimisme bahwa 2015 Sumut akan lebih baik. Fraksi PKS akan ikut mendorong dan memberikan kritik yang membangun dalam mewujudkannya. Bendahara Fraksi PKS Satrya Yudha Wibowo menegaskan sikap kritis akan tetap mereka tunjukkan pada 2015.
Hal ini terutama terkait dengan kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di bawah kepemimpinan Gatot Pujo Nugroho- Tengku Erry Nuradi. Fraksi tidak akan segan-segan merekomendasikan mutasi pimpinan SKPD jika masih ditemukan berkinerja buruk.
“Kami akan kritisi para SKPD yang telah dipilih gubernur. Kalau memang tidak baik kinerjanya, kami tidak akan segan-segan rekomendasikan pergantian,” tandas pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS Sumut itu.
Anggota Fraksi PKS Ikrimah Hamidy dalam kesempatan itu mengkritisi kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dalam pandangannya, dari 33 kabupaten/kota belum ada yang memiliki persiapan khusus untuk menerima tantangan dan peluang tersebut.
Bahkan dari komunikasi yang dibangunnya dengan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hanya Kabupaten Serdangbedagai yang dianggap lebih mudah dalam pengurusan izin. “Selebihnya masih dipersulit perizinannya dan masih ada pungutan liar (pungli). Konon lagi bicara iklim investasi yang dapat melindungi para pelaku UMKM,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Medan itu.
Ketidakpercayaan dunia usaha terhadap pemerintah daerah diharapkannya dapat diantisipasi oleh Pemprov Sumut dengan mencanangkan gerakan peduli dunia usaha 2015. Gubernur Sumut diminta mengintegrasikan semua stakeholder dalam menghadapi MEA 2015.
Selain itu, Ikrimah Hamidy juga mengkritisi dukungan pemerintah pusat terhadap Sumut yang belum terlihat nyata. Satu sisi menjadikan Sumut sebagai koridor pertumbuhan perekonomian Indonesia bagian barat.
Namun, di sisi lain, pasokan gas untuk kepentingan industri justru tidak diperhatikan. Padahal sudah banyak industri yang hengkang dari Kawasan Industri Medan (KIM) karena kekurangan pasokan gas dan energi listrik.
“Kalau pemerintah pusat tidak berkomitmen dengan dukungannya terhadap pasokan gas dan mengakhiri krisis energi listrik, maka rencana pertumbuhan ekonomi akan sia-sia. Ini yang patut kita suarakan bersama ke pusat,” ujar Wakil Ketua Komisi B itu.
M Rinaldi Khair
(ftr)
Explore More