Golkar Harus Cari Suksesor Hilman
A
A
A
BANDUNG - Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Bandung Dadang S Akbar meminta dewan pertimbangan partai menggelar musyawarah mencari pengganti Ketua Umum DPD Golkar Kabupaten Bandung.
Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi maka di kha watir kan akan mengganggu stabilitas partai. Dadang mengatakan dengan ditahannya Hilman akibat tersangkut dugaan tindak pidana korupsi dana hi bah 2012 saat men jabat Ketua KONI Kabupaten Bandung perlu mendapatkan perhatian dari dewan pertimbangan partai.
Akan tetapi saat itu, yang bersangkutan statusnya bukan sebagai Kader Golkar melainkan sebagai pimpinan di lembaga lain. “Pada saat melakukan korupsi dia belum menjadi kader Golkar, tapi kebetulan saat ditangkap sekarang posisinya sebagai Ketua DPD Golkar. Hal ini yang harus jadi perhatian dari dewan pertimbangan partai,” tegasnya kemarin.
Dia menambahkan, dengan kejadian ini tentunya dewan pertimbangan perlu mengadakan musyawarah untuk mengangkat Plt pengganti Hilman agar tidak mengganggu kinerja di internal partai. Terlebih pada 2015 mendatang Kabupaten Ban dung akan menghadapi pesta demokrasi yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dengan beberapa daerah lain.
Disinggung terkait kemungkinan menurunnya raihan suara di Pilkada nanti, Dadang menilai untuk Partai Golkar yang rencananya akan mengajukan nama calon pada bursa kepala daerah nanti dipastikan tidak akan terlalu berpengaruh. Pasalnya Golkar di Kabupaten Bandung sudah memiliki konstituen yang tentunya dapat mengetahui serta memahami visi dan misi partai.
Namun memang tetap diperlukan evaluasi be sar-besaran. “Kalau untuk suara dalam pilkada, saya rasa tidak akan meng ganggu tapi saat ini memang membutuhkan perbaikan,” ucapnya.
Di sisi lain, lanjut dia, dirinya sangat mengapresiasi kinerja Kejari termasuk dengan di tangkap nya Hilman. Bahkan secara pribadi dirinya berharap aparat penegak hukum harus terus melakukan pengembangan hingga keakar-akarnya menyelesaikan kasus yang tentunya dapat merugikan negara.
“Kasus ini mungkin tidak hanya dilakukan sendiri sudah pasti ada pihak lain. Untuk itu, Kejari wajib membuka siapa saja yang terlibat dalam kasus ini bisa saja bukan ketua kami saja” ujarnya.
Seperti diketahui Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Hilman Sukirman akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Selasa (16/12). Hilaman yang juga men jabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 itu tersangkut dalam kasus penyelewengan dana hi bah sebesar Rp1 miliar dari total anggaran Rp10,6 miliar tahun 2012 saat menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung periode 2011- 2014 lalu.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus)Kejari Bale Bandung Andri Juliansyah mengatakan, penahanan Hilman Sukirman dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya indikasi kerugian negara.
Dila Nashear
Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi maka di kha watir kan akan mengganggu stabilitas partai. Dadang mengatakan dengan ditahannya Hilman akibat tersangkut dugaan tindak pidana korupsi dana hi bah 2012 saat men jabat Ketua KONI Kabupaten Bandung perlu mendapatkan perhatian dari dewan pertimbangan partai.
Akan tetapi saat itu, yang bersangkutan statusnya bukan sebagai Kader Golkar melainkan sebagai pimpinan di lembaga lain. “Pada saat melakukan korupsi dia belum menjadi kader Golkar, tapi kebetulan saat ditangkap sekarang posisinya sebagai Ketua DPD Golkar. Hal ini yang harus jadi perhatian dari dewan pertimbangan partai,” tegasnya kemarin.
Dia menambahkan, dengan kejadian ini tentunya dewan pertimbangan perlu mengadakan musyawarah untuk mengangkat Plt pengganti Hilman agar tidak mengganggu kinerja di internal partai. Terlebih pada 2015 mendatang Kabupaten Ban dung akan menghadapi pesta demokrasi yakni pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dengan beberapa daerah lain.
Disinggung terkait kemungkinan menurunnya raihan suara di Pilkada nanti, Dadang menilai untuk Partai Golkar yang rencananya akan mengajukan nama calon pada bursa kepala daerah nanti dipastikan tidak akan terlalu berpengaruh. Pasalnya Golkar di Kabupaten Bandung sudah memiliki konstituen yang tentunya dapat mengetahui serta memahami visi dan misi partai.
Namun memang tetap diperlukan evaluasi be sar-besaran. “Kalau untuk suara dalam pilkada, saya rasa tidak akan meng ganggu tapi saat ini memang membutuhkan perbaikan,” ucapnya.
Di sisi lain, lanjut dia, dirinya sangat mengapresiasi kinerja Kejari termasuk dengan di tangkap nya Hilman. Bahkan secara pribadi dirinya berharap aparat penegak hukum harus terus melakukan pengembangan hingga keakar-akarnya menyelesaikan kasus yang tentunya dapat merugikan negara.
“Kasus ini mungkin tidak hanya dilakukan sendiri sudah pasti ada pihak lain. Untuk itu, Kejari wajib membuka siapa saja yang terlibat dalam kasus ini bisa saja bukan ketua kami saja” ujarnya.
Seperti diketahui Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung Hilman Sukirman akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri Bale Bandung, Selasa (16/12). Hilaman yang juga men jabat sebagai anggota DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 itu tersangkut dalam kasus penyelewengan dana hi bah sebesar Rp1 miliar dari total anggaran Rp10,6 miliar tahun 2012 saat menjabat sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung periode 2011- 2014 lalu.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus)Kejari Bale Bandung Andri Juliansyah mengatakan, penahanan Hilman Sukirman dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya indikasi kerugian negara.
Dila Nashear
(ftr)