Ini Kata Pengamat Soal Maraknya Demonstrasi ke Jalan
Kamis, 11 Desember 2014 - 07:10 WIB
Ini Kata Pengamat Soal Maraknya Demonstrasi ke Jalan
A
A
A
DEPOK - Aksi turun ke jalan dengan melakukan blokade seolah menjadi kultur baru masyarakat ketika ingin menyalurkan aspirasi. Cara seperti ini merupakan bentuk sebuah pelanggaran yang ditoleransi.
Pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, beberapa tahun terakhir masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi kerap turun ke jalan.
Dan terkadang melakukan aksi blokade kepentingan publik seperti yang dilakukan elemen buruh beberapa hari lalu di Tangerang.
"Kondisi itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Hanya saja, pelanggaran itu ditoleransi. Kondisi itu bahkan menjadi kebebasan semua orang untuk melakukan hal yang sama ketika mereka menyalurkan aspirasinya," kata Devie kepada wartawan Rabu 10 Desember kemarin.
Devie menilai, kemampuan aparat mengatasi kondisi ini terbatas sehingga aksi itu hanya dibiarkan. Pasalnya, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) juga membelenggu aparat untuk menegakkan hukum.
"Padahal yang harus diingat, untuk menegakkan hak bukan berarti menghilangkan hak orang lain. Antara pendemo dan hak orang lain harus harmonis," kata Devie.
Dosen Vokasi UI itu menuturkan, aksi buruh itu erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Ketika apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka turun ke jalan menjadi cara mereka.
Menurutnya, kebijakan pemerintah seharusnya mampu menggerakan semua sektor secara paralel. Namun perlu dipahami bahwa pemerintahan yang baru ini tentu saja perlu menetapkan prioritas.
"Ketika kebijakan kenaikan BBM misalnya, yang sudah barang tentu menimbulkan inflasi barang-barang kebutuhan pokok, karena tidak serta merta dapat langsung memenuhi pengalihan penggunaan kendaran publik secara massal," jelasnya.
Dengan kondisi itu maka terjadilah kenaikan yang dapat membebankan sebagian besar buruh. Hal inilah yang menjadi salah satu hal mendorong demo.
Selain itu, pemerintah sebaiknya mampu membangun komunikasi yang komprehensif kepada seluruh sektor agar senantiasa mendukung kebijakan pemerintah apapun.
Dengan harapan terjadi sinergitas. "Dan terbitnya sebuah kebijakan tidak terlihat justru mengganggu kebijakan lainnya yang berujung pada beban bagi publik," tutup Devie.
Pengamat sosial budaya dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, beberapa tahun terakhir masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi kerap turun ke jalan.
Dan terkadang melakukan aksi blokade kepentingan publik seperti yang dilakukan elemen buruh beberapa hari lalu di Tangerang.
"Kondisi itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Hanya saja, pelanggaran itu ditoleransi. Kondisi itu bahkan menjadi kebebasan semua orang untuk melakukan hal yang sama ketika mereka menyalurkan aspirasinya," kata Devie kepada wartawan Rabu 10 Desember kemarin.
Devie menilai, kemampuan aparat mengatasi kondisi ini terbatas sehingga aksi itu hanya dibiarkan. Pasalnya, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) juga membelenggu aparat untuk menegakkan hukum.
"Padahal yang harus diingat, untuk menegakkan hak bukan berarti menghilangkan hak orang lain. Antara pendemo dan hak orang lain harus harmonis," kata Devie.
Dosen Vokasi UI itu menuturkan, aksi buruh itu erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan. Ketika apa yang menjadi harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka turun ke jalan menjadi cara mereka.
Menurutnya, kebijakan pemerintah seharusnya mampu menggerakan semua sektor secara paralel. Namun perlu dipahami bahwa pemerintahan yang baru ini tentu saja perlu menetapkan prioritas.
"Ketika kebijakan kenaikan BBM misalnya, yang sudah barang tentu menimbulkan inflasi barang-barang kebutuhan pokok, karena tidak serta merta dapat langsung memenuhi pengalihan penggunaan kendaran publik secara massal," jelasnya.
Dengan kondisi itu maka terjadilah kenaikan yang dapat membebankan sebagian besar buruh. Hal inilah yang menjadi salah satu hal mendorong demo.
Selain itu, pemerintah sebaiknya mampu membangun komunikasi yang komprehensif kepada seluruh sektor agar senantiasa mendukung kebijakan pemerintah apapun.
Dengan harapan terjadi sinergitas. "Dan terbitnya sebuah kebijakan tidak terlihat justru mengganggu kebijakan lainnya yang berujung pada beban bagi publik," tutup Devie.
(whb)
