Motor Dilarang Melintas, Dishub Tak Siapkan Parkir Gratis
Selasa, 02 Desember 2014 - 22:11 WIB
Motor Dilarang Melintas, Dishub Tak Siapkan Parkir Gratis
A
A
A
JAKARTA - Larangan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin (Bundaran HI) hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dipastikan akan membebani pengendara motor.
Sebab, lahan parkir yang disediakan tetap menggunakan tarif parkir sesuai yang dikelola masing-masing gedung.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah spanduk dan media lainnya untuk mengimbau masyarakat tentang larangan motor melintas di jalan protokol pada 17 Desember mendatang. Begitu juga dengan rambu-rambunya.
"Minggu ini akan kami pasang semua imbauan dan rambu-rambunya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan 12 gedung yang ada di kawasan tersebut sebagai tempat parkir roda dua yang tak boleh melintas di dua jalan itu.
Seperti Carrefour Duta Merlin dengan kapasitas 1.000 motor, Menara BDN 400 motor, Gedung Jaya berkapsitas 160 motor, Skyline Building berkapasitas 495 motor, dan Sarinah 73 motor.
Kemudian, Gedung BII berkapasitas 640 motor, Gedung Kosgoro berkapasitas 150 motor, Plaza Permata 200 motor, Gedung Oil 160 motor, Wisma Nusantara 600 motor, Grand Indonesia 1.950 motor, dan IRTI Monas 700 motor.
Ironisnya, Akbar tidak memberikan kebijakan parkir khusus bagi kendaraan roda dua yang terparkir di 12 gedung tersebut.
"Untuk tarif parkir tetap menggunakan tarif parkir yang dikelola masing-masing gedung tersebut dengan rata-rata Rp 2.000 per jam," ujarnya.
Pada tahap awal, dia menjanjikan akan menyiapkan 10 bus tingkat gratis, lima bus sekolah dan bus Transjakarta. Bahkan menurutnya pada akhir Desember ini akan ada penambahan bus sebanyak 150 unit.
Bus-bus tersebut nantinya akan beroperasi mulai dari Bundaran HI-Thamrin-Merdeka Barat-Harmoni dan kembali lagi ke bundaran HI. Bus-bus yang beroperasi sekira pukul 06.00-22.00 WIB tersebut tentunya akan berhenti di setiap halte reguler yang disediakan dengan estimasi waktu tunggu 10-15 menit.
"Kebijakan ini berlaku selama 24 jam dan tidak berlaku bagi sepeda motor yang merupakan kendaraan dinas operasional petugas," ungkapnya.
Sebab, lahan parkir yang disediakan tetap menggunakan tarif parkir sesuai yang dikelola masing-masing gedung.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M Akbar mengatakan, saat ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah spanduk dan media lainnya untuk mengimbau masyarakat tentang larangan motor melintas di jalan protokol pada 17 Desember mendatang. Begitu juga dengan rambu-rambunya.
"Minggu ini akan kami pasang semua imbauan dan rambu-rambunya," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan 12 gedung yang ada di kawasan tersebut sebagai tempat parkir roda dua yang tak boleh melintas di dua jalan itu.
Seperti Carrefour Duta Merlin dengan kapasitas 1.000 motor, Menara BDN 400 motor, Gedung Jaya berkapsitas 160 motor, Skyline Building berkapasitas 495 motor, dan Sarinah 73 motor.
Kemudian, Gedung BII berkapasitas 640 motor, Gedung Kosgoro berkapasitas 150 motor, Plaza Permata 200 motor, Gedung Oil 160 motor, Wisma Nusantara 600 motor, Grand Indonesia 1.950 motor, dan IRTI Monas 700 motor.
Ironisnya, Akbar tidak memberikan kebijakan parkir khusus bagi kendaraan roda dua yang terparkir di 12 gedung tersebut.
"Untuk tarif parkir tetap menggunakan tarif parkir yang dikelola masing-masing gedung tersebut dengan rata-rata Rp 2.000 per jam," ujarnya.
Pada tahap awal, dia menjanjikan akan menyiapkan 10 bus tingkat gratis, lima bus sekolah dan bus Transjakarta. Bahkan menurutnya pada akhir Desember ini akan ada penambahan bus sebanyak 150 unit.
Bus-bus tersebut nantinya akan beroperasi mulai dari Bundaran HI-Thamrin-Merdeka Barat-Harmoni dan kembali lagi ke bundaran HI. Bus-bus yang beroperasi sekira pukul 06.00-22.00 WIB tersebut tentunya akan berhenti di setiap halte reguler yang disediakan dengan estimasi waktu tunggu 10-15 menit.
"Kebijakan ini berlaku selama 24 jam dan tidak berlaku bagi sepeda motor yang merupakan kendaraan dinas operasional petugas," ungkapnya.
(mhd)
