Mau Tidak Mau, Harus Siap

BANDUNG - Masyarakat dan para pelaku usaha di Jawa Barat harus mempersiapkan diri menghadapi bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang berlaku mulai 2015 mendatang.

Era perdagangan bebas ini memung kinkan datangnya pesaing dari negara tetangga dalam bi dang apa pun. Hal ini dikatakan Heryawan dalam seminar kehumasan bertema Persiapan Jawa Barat Jelang MEA 2015 di Gedung Sate, Bandung, Kamis (27/11).

Selain Heryawan, acara ini menghadirkan Staf Ahli Menteri Perdagangan, Sondang Anggraeni, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Lucky Fathul Aziz, dan ekonom dari Universitas Padjajaran, Ina Primiana. “Mau tidak mau masyarakat harus siap, perdagangan bebas MEA akan datang dan sudah di sepakati, yang jelas itu harus dihadapi,” tegas Heryawan.

Heryawan mengatakan, masyarakat dan pelaku usaha harus memiliki daya saing yang kuat. Sebab, pada momen MEA ini, tingkat persaingan usaha akan semakin ketat seiring meningkatnya produk-produk impor. Indonesia, khususnya Jabar, lanjut Heryawan harus menyiapkan berbagai hal dalam menghadapi MEA, seperti sisi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alamnya.

Meski diyakini telah memiliki kemampuan itu, namun masih perlu dilakukan berbagai peningkatan. “Kemampuan mengolah bahan baku menjadi barang jadi belum sepenuhnya terjadi dalam industri dalam negeri. Negara-negara kaya adalah negara yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi, lalu di ekspor ke negara lain, sehingga hadir industrialisasi dalam negara tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut Heryawan mengatakan, ke-10 negara di Asean telah memberi komitmennya dalam memajukan ekonomi kawasan melalui MEA. Hal ini akan memberi peluang dan keterbukaan perdagangan serta ketenagakerjaan bagi seluruh negara-negara Asean. Ekonom Unpad, Ina Primiana mengatakan, tantangan yang dihadapi Jabar tidaklah ringan dalam menghadapi MEA 2015. Terutama jika melihat kualitas tenaga kerja yang mayoritas lulusan SMP. “Di samping SDM-nya belum tersertifikasi,” katanya.

Tidak hanya itu, menurut Ina, daya saing UMKM pun masih rendah karena umumnya merupakan sektor informal. Oleh karena itu, menurut Ina, perlu langkah-langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah. “Tetapkan arah pembangun an Jabar dari ketiga sektor yang ada agar saling mendukung. Termasuk juga sinergi antarprovinsi kabupaten/kota untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan kaji ulang aturan yang tumpang tinding, baik dari sisi perizinan maupun in sentif,” katanya.

Tidak hanya itu, perlu adanya perbaikan struktur tenaga kerja dengan peningkatan pendidikan keahlian, bahasa, dan sertifikasi masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan sektor yang tumbuh di setiap daerah dengan memberdayakan keberadaan BLK atau SMK.

“Selain itu perlu juga membangun infrastruktur terpadu antarmoda guna mendukung sektor yang diunggulkan untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk Jawa Barat,” pungkasnya.

Yugi Prasetyo