Bonus Demografi Ancam Jabar

BANDUNG - Lonjakan penduduk di Jawa Barat diprediksi menjadi kendala di masa depan. Jumlah penduduk yang semakin tinggi dan tidak diimbangi luas wilayah menjadi ancaman terhadap lingkungan dan taraf minimal ekonomi masyarakat.

Rektor Universitas Padjajaran (Unpad) Ganjar Kurnia mengemukakan, jumlah usia produktif di Jabar diperkirakan mencapai 38 juta orang. Jumlah usia produktif ini sering diistilahkan sebagai bonus demografi.

Hal ini menjadi ancaman bagi Jabar jika bonus demografi tersebut tidak bisa dimanfaatkan. “Bonus demografi terjadi apabila jum lah usia tanggungan yang di bebankan kepada jumlah usia produktif (15-64 tahun) sangat sedikit,” ungkapnya di sela-sela Pertemuan Ilmiah Nasional Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan di Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, kemarin.

Banyak orang mengatakan bonus demografi memberikan keuntungan ekonomi karena adanya penurunan rasio ketergantungan tersebut. Padahal, anggapan itu menurutnya menyesatkan. Ganjar menegaskan, rasio ketergantungan memang akan menurun, tetapi jika di kalikan dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, rasio ini akan tetap tinggi.

Ganjar menyebutkan, penduduk usia produktif belum tentu semuanya bekerja. Hal itu bisa dilihat dari fakta angka pengangguran di Jabar. Di Indonesia saja, jumlah penduduk usia kerja diperkirakan meningkat drastis menjadi 170,9 juta pada 2015 dan akan terus meningkat menjadi 195,2 juta pada 2020 dan menurun menjadi 191,5 juta pada 2050 nanti. “Jumlah sebesar itu kantetap saja memerlukan kebutuhan (hidup),” jelasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Ganjar, Jabar memiliki presentasi sekitar 47,82% untuk angka usia sekolah kisaran 16-18 tahun. Namun, kenyataannya, angka produktivitas kerja untuk usia SMA/SMK berada di peringkat ketiga terendah di seluruh Indonesia. “Rata-rata, mereka hanya menghabiskan sekitar 8 tahun untuk menempuh pendidikannya. Jadi, sebagian besar angka lulusan sekolah hanya sebatas SD dan SMP,” ucapnya.

Laju bonus demografi juga akan berimbas pada sektor keamanan, pangan, dan penataan daerah yang kini sudah semakin semrawut. Ganjar berharap pemerintah segera mengambil tindakan konkret untuk mengendalikan bonus demografi tersebut.

Rektor Universitas Diponegoro Sudharto P Hadi yang hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan, bonus demografi seharusnya disertai daya dukung lingkungan yang memadai. Tak hanya itu, pengaturan terhadap undang-undang penataan ruang pun harus berdasarkan daya dukung lingkungan.

Menurutnya, kebutuhan luas tanah per orang per tahun di Indonesia seharusnya 4,18 hektar. Karena konsumsi pangan di Indonesia tidak setinggi negara-negara maju lainnya, maka asumsi tersebut diturunkan menjadi 1.2 hektar per orang per tahun.

“Dari hasil evaluasi daya dukung lahan menurut kriteria dunia, jejak ekologis Jabar mencapai 39.34 juta yang berarti kebutuhan lahannya hampir 5 juta hektar. Ini sudah benar-benar melampaui,” katanya. Alternatif solusi yang bisa diterapkan di Jabar, kata Sudharto di antaranya pengendalian jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi menjadi suistanable consumption patterns, dan pengembangan teknologi berdasarkan daya dukung lingkungan.

“Jika dibiarkan, maka banyaknya penduduk yang tidak imbang dengan daya dukung lingkungannya bisa menyebabkan banyak kerugian baik dari segi ekonomi, kesehatan, bahkan pendidikan,” tandasnya.

Anne Rufaidah