Pengusaha Diminta Gaet Media Lokal
Pengusaha Diminta Gaet Media Lokal
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mendorong pengusaha agar beriklan di media lokal agar media lokal berkembang dan kearifan lokal Jabar pun bisa terangkat.
“Saya harap ada regulasi agar semua dunia usaha menyisihkan 20% iklannya ke media lokal. Harus ada masukan yang me madai dari dunia usaha bagi media lokal agar bisa berkembang. Dengan begitu, kearifan lokalnya pun akan terangkat,” jelas Heryawan dalam sambutannya pada pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 yang berlangsung di Hotel Harris, Kota Bandung, kemarin.
Dia mengakui, beriklan di media lokal memang tidak seefektif beriklan di media nasional. Tetapi, kata dia, media lokal pun harus hidup, karenanya regulasi itu sangat diharapkan sebagai bentuk dukungan. “Jangan sampai masyarakat yang ada di daerah dicekoki melulu tayangan tentang kerasnya dunia politik, sedangkan kearifan lokalnya mereka tidak tahu,” katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, tren beriklan kini sudah berubah.
Dia mencontohkan, kepala daerah yang hanya memiliki warga tidak lebih dari 200.000 orang beriklan hingga di media nasional. Akibatnya, kearifan lokal di daerahnya kurang terangkat, media lokalnya pun lesu. “Masyarakat di Jabar, misalnya, butuh informasi kedaerahan, informasi tentang ke-Jabar-an. Media lokal harus hi dup sehingga wisdom terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana mau hidup kalau dunia usa hanya beriklan terus di media nasional,” tuturnya.
Terkait kehumasan, dia menyatakan, humas merupakan wa jah dari suatu lembaga. Wajah lembaga, kata dia jangan buruk, apalagi kalau buruk karena pengelolaan yang kurang baik. “Iklan harus lebih masif lagi dilakukan. Hal yang wajar apa yang kita lakukan diketahui masyarakat. Kalau tidak mem berita hukannya, nanti banyak terjadi suudzon atas apa yang kita lakukan. Iklan ke media nasional maupun lokal harus proporsional,” katanya.
Gubernur yang akrab disapa Aher itu mengungkapkan, 2009 lalu Pemprov Jabar mencetak buku gratis sekitar 38 juta eksemplar untuk sekolah-sekolah, namun berita yang diangkat media biasa saja. “Tahun berikutnya pun demikian. Malah yang jadi besar adalah ketika ada sekitar 400.000 buku yang salah alamat dan jadi berita besar. Ini entah karena kekurang terampilan kehumasan atau kurang kuatnya biaya publikasi. Karenanya, keterampilan kehumasan mesti ditingkatkan lagi serta sisi alokasi dana publikasinya harus diperkuat lagi,” paparnya.
Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menanggapi usulan Gubernur Jabar terkait regulasi peiklanan, hal tersebut menurutnya merupakan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau KPI Daerah. “Kalau dari sisi kominfo lebih pada pengembangan infrastruktur yakni pengadaan frekuensi. Hal tersebut lebih kepada kewenangan KPI maupun KPID. KPID itu dipilih oleh DPRD sebetulnya. Jadi pak gub saya sarankan bicara mengenai hal itu ke KPID,” kata Rudiantara.
Menyinggung kehumasan, dia menyebutkan, humas institusi pemerintah kini punya peran strategis. Humas tidak sebatas memoles citra, tapi juga meningkatkan kinerja lembaga. Tugas-tugas kehumasan kedepan tak lagi mudah dan tak bisa di anggap ringan. “Ada kompleksitas masalah yang harus ikut diselesaikan praktisi humas. Karena itulah, di waktu mendatang humas merupakan profesi yang di butuhkan, profesionalisme humas pun kian ditantang. Dengan begitu, jabatan di bidang kehumasan harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu,” ungkapnya.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme humas terhadap pelayanan informasi publik, Kementerian Kominfo cq. Bakohumas bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional. Kegiatan ini bersinergi dengan Bakohumas Expo dan anugerah media humas (AMH).
Bakohumas Expo bertujuan menyosialisasikan kebijakan sektoral berbasiskan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, Bakohumas Expo untuk meng gali dan mengembangkan po tensi kehumasan serta penyediaan ragam kategori informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi. Hal tersebut selaras dengan implementasi hak konstitusional warga negara dalam memeroleh informasi proporsional.
Kominfo mendorong setiap stand berpartisipasi dalam Bakohumas Expo. Tidak semata bersikap pasif dalam me nya ji kan informasi, tapi juga menyediakan konselor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas kebijakan institusinya. Bahkan bila memungkinkan, ada kebijakan terkait pelayanan atau perizinan yang bisa di proses melalui kegiatan pameran ini.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan AMH secara simbolis kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Jabar menjadi juara umum tiga kali berturut-turut sejak 2011-2013 dalam ajang AMH ini. Pada 2013 lalu, Jabar berhasil menyabet penghargaan AMH sebagai Terbaik I untuk kategori pemberitaan media internal pemerintah provinsi/kabupaten/kota, advertorial pemerintah provinsi/kabupaten/kota, laporan kerja provinsi/kabupaten/ kota, kategori merchandise utama pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan Juara Umum AMH 2013.
Fauzan
“Saya harap ada regulasi agar semua dunia usaha menyisihkan 20% iklannya ke media lokal. Harus ada masukan yang me madai dari dunia usaha bagi media lokal agar bisa berkembang. Dengan begitu, kearifan lokalnya pun akan terangkat,” jelas Heryawan dalam sambutannya pada pertemuan Bakohumas Tahunan Tingkat Nasional 2014 yang berlangsung di Hotel Harris, Kota Bandung, kemarin.
Dia mengakui, beriklan di media lokal memang tidak seefektif beriklan di media nasional. Tetapi, kata dia, media lokal pun harus hidup, karenanya regulasi itu sangat diharapkan sebagai bentuk dukungan. “Jangan sampai masyarakat yang ada di daerah dicekoki melulu tayangan tentang kerasnya dunia politik, sedangkan kearifan lokalnya mereka tidak tahu,” katanya. Lebih lanjut dia mengatakan, tren beriklan kini sudah berubah.
Dia mencontohkan, kepala daerah yang hanya memiliki warga tidak lebih dari 200.000 orang beriklan hingga di media nasional. Akibatnya, kearifan lokal di daerahnya kurang terangkat, media lokalnya pun lesu. “Masyarakat di Jabar, misalnya, butuh informasi kedaerahan, informasi tentang ke-Jabar-an. Media lokal harus hi dup sehingga wisdom terjadi di tengah masyarakat. Bagaimana mau hidup kalau dunia usa hanya beriklan terus di media nasional,” tuturnya.
Terkait kehumasan, dia menyatakan, humas merupakan wa jah dari suatu lembaga. Wajah lembaga, kata dia jangan buruk, apalagi kalau buruk karena pengelolaan yang kurang baik. “Iklan harus lebih masif lagi dilakukan. Hal yang wajar apa yang kita lakukan diketahui masyarakat. Kalau tidak mem berita hukannya, nanti banyak terjadi suudzon atas apa yang kita lakukan. Iklan ke media nasional maupun lokal harus proporsional,” katanya.
Gubernur yang akrab disapa Aher itu mengungkapkan, 2009 lalu Pemprov Jabar mencetak buku gratis sekitar 38 juta eksemplar untuk sekolah-sekolah, namun berita yang diangkat media biasa saja. “Tahun berikutnya pun demikian. Malah yang jadi besar adalah ketika ada sekitar 400.000 buku yang salah alamat dan jadi berita besar. Ini entah karena kekurang terampilan kehumasan atau kurang kuatnya biaya publikasi. Karenanya, keterampilan kehumasan mesti ditingkatkan lagi serta sisi alokasi dana publikasinya harus diperkuat lagi,” paparnya.
Di tempat yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara menanggapi usulan Gubernur Jabar terkait regulasi peiklanan, hal tersebut menurutnya merupakan kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) atau KPI Daerah. “Kalau dari sisi kominfo lebih pada pengembangan infrastruktur yakni pengadaan frekuensi. Hal tersebut lebih kepada kewenangan KPI maupun KPID. KPID itu dipilih oleh DPRD sebetulnya. Jadi pak gub saya sarankan bicara mengenai hal itu ke KPID,” kata Rudiantara.
Menyinggung kehumasan, dia menyebutkan, humas institusi pemerintah kini punya peran strategis. Humas tidak sebatas memoles citra, tapi juga meningkatkan kinerja lembaga. Tugas-tugas kehumasan kedepan tak lagi mudah dan tak bisa di anggap ringan. “Ada kompleksitas masalah yang harus ikut diselesaikan praktisi humas. Karena itulah, di waktu mendatang humas merupakan profesi yang di butuhkan, profesionalisme humas pun kian ditantang. Dengan begitu, jabatan di bidang kehumasan harus diisi oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu,” ungkapnya.
Dalam rangka meningkatkan profesionalisme humas terhadap pelayanan informasi publik, Kementerian Kominfo cq. Bakohumas bekerja sama dengan Pemprov Jabar dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan pertemuan Bakohumas Tingkat Nasional. Kegiatan ini bersinergi dengan Bakohumas Expo dan anugerah media humas (AMH).
Bakohumas Expo bertujuan menyosialisasikan kebijakan sektoral berbasiskan pelayanan publik kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Selain itu, Bakohumas Expo untuk meng gali dan mengembangkan po tensi kehumasan serta penyediaan ragam kategori informasi publik sebagai wujud keterbukaan informasi. Hal tersebut selaras dengan implementasi hak konstitusional warga negara dalam memeroleh informasi proporsional.
Kominfo mendorong setiap stand berpartisipasi dalam Bakohumas Expo. Tidak semata bersikap pasif dalam me nya ji kan informasi, tapi juga menyediakan konselor untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas kebijakan institusinya. Bahkan bila memungkinkan, ada kebijakan terkait pelayanan atau perizinan yang bisa di proses melalui kegiatan pameran ini.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan AMH secara simbolis kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Jabar menjadi juara umum tiga kali berturut-turut sejak 2011-2013 dalam ajang AMH ini. Pada 2013 lalu, Jabar berhasil menyabet penghargaan AMH sebagai Terbaik I untuk kategori pemberitaan media internal pemerintah provinsi/kabupaten/kota, advertorial pemerintah provinsi/kabupaten/kota, laporan kerja provinsi/kabupaten/ kota, kategori merchandise utama pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan Juara Umum AMH 2013.
Fauzan
(ftr)
Explore More