Kriteria KKS Tak Jelas
Senin, 24 November 2014 - 15:35 WIB
Kriteria KKS Tak Jelas
A
A
A
SALATIGA - Warga miskin di Kota Salatiga hingga saat ini belum menerima kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Penyebabnya, Pemkot Salatiga belum bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan BBM yang dikemas dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena kriteria penerimanya belum jelas. Sejauh ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Salatiga masih akan menyusun format bagaimana cara mendata warga miskin yang berhak menerima kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi melalui kartu “sakti” itu.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Salatiga Sri Djoko Nurhadi mengatakan, Salatiga memang belum bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM lantaran pendataan warga miskin yang berhak menerima KKS tersebut belum jelas kriterianya. Bahkan hingga saat ini petunjuk pelaksana (juklak) KKS dari pemerintah pusat belum turun.
“Meski belum menerima juklaknya, kami tetap akan melakukan pendataan warga miskin yang berhak menerima kompensasi kenaikan harga BBM dengan berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” katanya, kemarin.
Menurut dia, di Jawa Tengah yang sudah bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM baru dua daerah, yakni Kota Semarang dan Kota Tegal. Sedangkan 33 daerah lainnya, termasuk Salatiga belum bisa mencairkannya. “Kami belum bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM karena data warga penerimanya belum ada. Kami baru akan melakukan pendataan,” katanya.
Anggota DPRD Salatiga dari Fraksi PDIP Dance Ishak Palit mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan proses pendataan warga miskin penerima kompensasi kenaikan harga BBM dan pengawasan pada pusat data di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Salatiga. “Ini kami lakukan agar program KKS benar- benar tepat sasaran. Jangan sampai data warga miskin yang masuk ke penerima KKS di Salatiga menyimpang,” ucapnya.
Sejumlah warga dan tokoh muda di Salatiga menilai program KKS merupakan bentuk label pemiskinan dari pemerintah kepada rakyatnya. “Kami berharap rakyat Salatiga berani menolak program itu,” kata salah seorang tokoh muda, Emmy Ratna Diyanto warga Randuares, Argomulyo.
Angga Rosa
Penyebabnya, Pemkot Salatiga belum bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan BBM yang dikemas dalam program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) karena kriteria penerimanya belum jelas. Sejauh ini, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Salatiga masih akan menyusun format bagaimana cara mendata warga miskin yang berhak menerima kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi melalui kartu “sakti” itu.
Kepala Dinsosnakertrans Kota Salatiga Sri Djoko Nurhadi mengatakan, Salatiga memang belum bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM lantaran pendataan warga miskin yang berhak menerima KKS tersebut belum jelas kriterianya. Bahkan hingga saat ini petunjuk pelaksana (juklak) KKS dari pemerintah pusat belum turun.
“Meski belum menerima juklaknya, kami tetap akan melakukan pendataan warga miskin yang berhak menerima kompensasi kenaikan harga BBM dengan berkoordinasi dengan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),” katanya, kemarin.
Menurut dia, di Jawa Tengah yang sudah bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM baru dua daerah, yakni Kota Semarang dan Kota Tegal. Sedangkan 33 daerah lainnya, termasuk Salatiga belum bisa mencairkannya. “Kami belum bisa mencairkan dana kompensasi kenaikan harga BBM karena data warga penerimanya belum ada. Kami baru akan melakukan pendataan,” katanya.
Anggota DPRD Salatiga dari Fraksi PDIP Dance Ishak Palit mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan proses pendataan warga miskin penerima kompensasi kenaikan harga BBM dan pengawasan pada pusat data di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Salatiga. “Ini kami lakukan agar program KKS benar- benar tepat sasaran. Jangan sampai data warga miskin yang masuk ke penerima KKS di Salatiga menyimpang,” ucapnya.
Sejumlah warga dan tokoh muda di Salatiga menilai program KKS merupakan bentuk label pemiskinan dari pemerintah kepada rakyatnya. “Kami berharap rakyat Salatiga berani menolak program itu,” kata salah seorang tokoh muda, Emmy Ratna Diyanto warga Randuares, Argomulyo.
Angga Rosa
(ars)
