Ratusan Warga Berdesakan Antre Pembagian Uang Kompensasi Kenaikan BBM
Senin, 24 November 2014 - 10:01 WIB
Ratusan Warga Berdesakan Antre Pembagian Uang Kompensasi Kenaikan BBM
A
A
A
JOMBANG - Sebanyak 371 warga saling dorong dan berdesakan saat antre pembagian uang kompensasi kenaikan BBM atau program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) di Kantor Desa Bandarkedungmulyo, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin pagi (24/11/2014).
Warga yang mayoritas sudah berusia lanjut harus berjuang keras untuk bisa masuk ke dalam ruangan tempat uang kompensasi kenaikan BBM dibagikan oleh petugas kantor pos.
Sebab meski jumlahnya tidak seberapa hanya Rp400 ribu perorang, namun bagi warga uang tersebut sangatlah berarti untuk mengurangi beban belanja atau membayar biaya sekolah.
Sayangnya menurut Waginah, setelah sampai di rumah nanti uang yang mereka dapat tersebut masih harus dipotong sesuai kesepakatan bersama untuk diberikan kepada warga lain yang tidak menerima
Sebab, kata Waginah, data yang dipakai untuk membagikan PSKS ternyata merupakan data lama yang pernah dipakai pemerintah untuk membagikan BLSM. Sehingga masih banyak warga miskin lain yang tidak menerima.
“Jadi guna menghindari konflik dan kecemburuan sosial atas kesadaran sendiri dan kesepakatan bersama dengan perangkat desa warga harus merelakan uangnya dipotong demi kerukunan bersama, “ kata nenek ini di Kantor Pos, Senin (24/11/2014)
Sementara menurut Sri Mulyani dia mendesak dalam pembagian PSKS berikutnya pemerintah memperbarui datanya dengan memberi warga-warga miskin lain yang selama ini belum pernah menerima kompensasi kenaikan harga BBM.
Warga yang mayoritas sudah berusia lanjut harus berjuang keras untuk bisa masuk ke dalam ruangan tempat uang kompensasi kenaikan BBM dibagikan oleh petugas kantor pos.
Sebab meski jumlahnya tidak seberapa hanya Rp400 ribu perorang, namun bagi warga uang tersebut sangatlah berarti untuk mengurangi beban belanja atau membayar biaya sekolah.
Sayangnya menurut Waginah, setelah sampai di rumah nanti uang yang mereka dapat tersebut masih harus dipotong sesuai kesepakatan bersama untuk diberikan kepada warga lain yang tidak menerima
Sebab, kata Waginah, data yang dipakai untuk membagikan PSKS ternyata merupakan data lama yang pernah dipakai pemerintah untuk membagikan BLSM. Sehingga masih banyak warga miskin lain yang tidak menerima.
“Jadi guna menghindari konflik dan kecemburuan sosial atas kesadaran sendiri dan kesepakatan bersama dengan perangkat desa warga harus merelakan uangnya dipotong demi kerukunan bersama, “ kata nenek ini di Kantor Pos, Senin (24/11/2014)
Sementara menurut Sri Mulyani dia mendesak dalam pembagian PSKS berikutnya pemerintah memperbarui datanya dengan memberi warga-warga miskin lain yang selama ini belum pernah menerima kompensasi kenaikan harga BBM.
(sms)
