Buruh dan Pengusaha Keras, Risma Batalkan Usulkan UMK
Kamis, 13 November 2014 - 14:26 WIB
Buruh dan Pengusaha Keras, Risma Batalkan Usulkan UMK
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya 2015 sebesar Rp2.588.000. Namun, usulan tersebut dibatalkan, lantaran pihak buruh dan pengusaha tidak mau menandatanganinya.
Elemen buruh mengusulkan UMK sebesar Rp2.840.000. Sedangkan elemen pengusaha mengusulkan Rp2.206.000. Akibat tidak adanya kata sepakat itu, Risma (panggilan Tri Rismaharini), hingga kini belum mengusulkan usulan UMK 2015 ke Gubernur Jawa Timur.
Sehingga, nantinya yang akan disetorkan ke Gubernur Jatim hanya dua usulan, yakni usulan dari buruh sebesar Rp2.840.000 dan pengusaha sebesar Rp2.206.000.
“Ya, saya tidak mengusulkan apa-apa. Lha wong tidak ada yang mau tandatangan usulan saya. Nah, saya tinggal kirim surat ke Gubernur Jatim yang isinya usulan buruh dan pengusaha. Nanti tinggal Gubernur Jatim menetapkan sendiri,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (13/11/2014).
Usulan Risma ini mengacu pada surat edaran Gubernur Jatim yang menyebutkan bahwa ketika terjadi deadlock penentuan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka KHL yang dijadikan acuan adalah nilai UMK berjalan.
Artinya, KHL di Surabaya sebesar Rp2,2 juta, dan itu sesuai dengan UMK yang berlaku sekarang. Kemudian, Rp2,2 juta ini ditambah dengan asumsi inflasi sebesar 4,4% dan ditambah lagi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan 7,3%.
Selanjutnya, ditambah lagi 5% sebagai peningkatan kesejahteraan buruh. Maka, nilai yang muncul sebesar Rp2.587.689. Angka ini kemudian dibulatkan menjadi Rp2.588.000.
“Usulan Rp2.588.000 merupakan jalan tengah. Besaran upah ini diharapkan ada peningkatan kesejahteraan buruh dan tidak mematiksan dunia usaha,” sambung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya Dwi Purnomo.
Elemen buruh mengusulkan UMK sebesar Rp2.840.000. Sedangkan elemen pengusaha mengusulkan Rp2.206.000. Akibat tidak adanya kata sepakat itu, Risma (panggilan Tri Rismaharini), hingga kini belum mengusulkan usulan UMK 2015 ke Gubernur Jawa Timur.
Sehingga, nantinya yang akan disetorkan ke Gubernur Jatim hanya dua usulan, yakni usulan dari buruh sebesar Rp2.840.000 dan pengusaha sebesar Rp2.206.000.
“Ya, saya tidak mengusulkan apa-apa. Lha wong tidak ada yang mau tandatangan usulan saya. Nah, saya tinggal kirim surat ke Gubernur Jatim yang isinya usulan buruh dan pengusaha. Nanti tinggal Gubernur Jatim menetapkan sendiri,” ujarnya, kepada wartawan, Kamis (13/11/2014).
Usulan Risma ini mengacu pada surat edaran Gubernur Jatim yang menyebutkan bahwa ketika terjadi deadlock penentuan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), maka KHL yang dijadikan acuan adalah nilai UMK berjalan.
Artinya, KHL di Surabaya sebesar Rp2,2 juta, dan itu sesuai dengan UMK yang berlaku sekarang. Kemudian, Rp2,2 juta ini ditambah dengan asumsi inflasi sebesar 4,4% dan ditambah lagi dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan 7,3%.
Selanjutnya, ditambah lagi 5% sebagai peningkatan kesejahteraan buruh. Maka, nilai yang muncul sebesar Rp2.587.689. Angka ini kemudian dibulatkan menjadi Rp2.588.000.
“Usulan Rp2.588.000 merupakan jalan tengah. Besaran upah ini diharapkan ada peningkatan kesejahteraan buruh dan tidak mematiksan dunia usaha,” sambung Kepala Dinas Tenaga Kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya Dwi Purnomo.
(san)
