Musim Hujan, BPBD DKI Tak Gunakan Modifikasi Cuaca
Kamis, 13 November 2014 - 10:22 WIB
Musim Hujan, BPBD DKI Tak Gunakan Modifikasi Cuaca
A
A
A
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta tidak akan menggunakan teknologi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi banjir tahun ini. Karena, prediksi untuk puncak musim hujan dari pihaknya dan dari BMKG berbeda.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardhana menuturkan, untuk BPBD, bulan November ini diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi. Sedangkan menurut BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari dan Febuari 2015.
"Artinya, anggaran yang sudah kami siapkan itu tidak boleh lagi kami pakai. Sudah lewat tahun penganggaran," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014).
Bambang mengatakan, tahun ini pihaknya telah menganggarkan penyewaan teknologi BPPT (rekayasa) cuaca yang menghabiskan Rp20 miliar. Namun tidak dapat digunakan pada tahun 2015.
"Kalau ngotot dipakai untuk modifikasi cuaca, bisa dikerangkeng (penjara) saya," ujarnya.
Anggaran puluhan miliar tersebut akhirnya dimasukkan ke pos anggaran darurat. Yang artinya jika sewaktu-waktu kondisi darurat maka anggaran dapat digunakan untuk antisipasi dampak banjir.
"Kalau Gubernur (Ahok) tetapkan kondisi darurat kami pakai uangnya. Tapi kalau tidak, ya tidak kami pakai. Jadi betul-betul on call (menunggu perintah) dahulu," pungkasnya.
Kepala BPBD DKI Jakarta Bambang Musyawardhana menuturkan, untuk BPBD, bulan November ini diperkirakan puncak musim hujan akan terjadi. Sedangkan menurut BMKG, puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Januari dan Febuari 2015.
"Artinya, anggaran yang sudah kami siapkan itu tidak boleh lagi kami pakai. Sudah lewat tahun penganggaran," terangnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014).
Bambang mengatakan, tahun ini pihaknya telah menganggarkan penyewaan teknologi BPPT (rekayasa) cuaca yang menghabiskan Rp20 miliar. Namun tidak dapat digunakan pada tahun 2015.
"Kalau ngotot dipakai untuk modifikasi cuaca, bisa dikerangkeng (penjara) saya," ujarnya.
Anggaran puluhan miliar tersebut akhirnya dimasukkan ke pos anggaran darurat. Yang artinya jika sewaktu-waktu kondisi darurat maka anggaran dapat digunakan untuk antisipasi dampak banjir.
"Kalau Gubernur (Ahok) tetapkan kondisi darurat kami pakai uangnya. Tapi kalau tidak, ya tidak kami pakai. Jadi betul-betul on call (menunggu perintah) dahulu," pungkasnya.
(mhd)
