Tolak Kenaikan BBM, Wali Kota Solo Surati Jokowi
Tolak Kenaikan BBM, Wali Kota Solo Surati Jokowi
A
A
A
SOLO - Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo tetap bersikukuh untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah pusat, meski hingga kini wacana kenaikan BBM terus digulirkan.
Pria yang juga Ketua Dewan Perwakilan Cabamg (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku bakal menulis surat penolakan. Rencananya surat penolakan itu bakal dikirimkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, setelah pulang dari pertemuan APEC di China.
Ia mengatakan, surat penolakan kenaikan BBM untuk presiden itu dinilai cukup penting. Pasalnya surat penolakan itu ditulis atas dasar keadaan perekonomian, serta kondisi masyarakat Indonesia kini.
Sehingga, dengan adanya surat penolakan itu, pemerintah jadi punya pertimbangan lain agar BBM tidak dinaikkan. "Nanti kalau beliau sudah pulang, surat itu akan segera saya kirim," kata pria yang akrab disapa Rudy itu, Rabu (12/11/2014).
Pihaknya mengatakan, selain berisi penolakan, surat itu juga berisi tentang imbauan kepada mantan Wali Kota Solo itu mengenai pilihan, selain menaikkan harga BBM.
Menurutnya, Presiden saat ini hendaknya menghapus mafia minyak yang ada di Indonesia. Pasalnya, mafia minyak itu justru yang membuat Indonesia bangkrut di bidang perminyakan. Sehingga, membuat anggaran untuk subsidi minyak jebol.
Menurutnya, jika mafia minyak itu belum dibersihkan dari Indonesia, lebih baik tidak berbicara untuk menaikkan harga minyak. Pasalnya, upaya itu akan sia-sia karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat.
"Kasihan masyarakat kecil kalau BBM dinaikkan, segala kebutuhan pokok akan ikut naik. Padahal, kesejahteraan masyarakat naiknya tidak terlalu tinggi," imbuh Rudy.
Menanggapi anjuran TB Hasanudin dan Eva Sundari agar politikus PDIP tetap satu suara mendukung kenaikan BBM, Rudy mengaku bakal menolak anjuran itu. Menurutnya, dalam satu partai terjadi perbedaan adalah hal yang wajar.
Tidak semua harus memaksakan kehendak satu suara untuk mendukung kenaikan BBM. Selain itu, seharusnya TB Hasanudin dan juga Eva Sundari, tidak mengeluarkan imbauan itu. Pasalnya mereka bukan orang yang berada di struktur partai.
"Dia itu siapa? Kok memberikan anjuran seperti itu? Kalau saya tidak terlalu memikirkan anjuran mereka yang jelas saya meminta kepada sahabat saya Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga BBM," tukasnya.
Pria yang juga Ketua Dewan Perwakilan Cabamg (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku bakal menulis surat penolakan. Rencananya surat penolakan itu bakal dikirimkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, setelah pulang dari pertemuan APEC di China.
Ia mengatakan, surat penolakan kenaikan BBM untuk presiden itu dinilai cukup penting. Pasalnya surat penolakan itu ditulis atas dasar keadaan perekonomian, serta kondisi masyarakat Indonesia kini.
Sehingga, dengan adanya surat penolakan itu, pemerintah jadi punya pertimbangan lain agar BBM tidak dinaikkan. "Nanti kalau beliau sudah pulang, surat itu akan segera saya kirim," kata pria yang akrab disapa Rudy itu, Rabu (12/11/2014).
Pihaknya mengatakan, selain berisi penolakan, surat itu juga berisi tentang imbauan kepada mantan Wali Kota Solo itu mengenai pilihan, selain menaikkan harga BBM.
Menurutnya, Presiden saat ini hendaknya menghapus mafia minyak yang ada di Indonesia. Pasalnya, mafia minyak itu justru yang membuat Indonesia bangkrut di bidang perminyakan. Sehingga, membuat anggaran untuk subsidi minyak jebol.
Menurutnya, jika mafia minyak itu belum dibersihkan dari Indonesia, lebih baik tidak berbicara untuk menaikkan harga minyak. Pasalnya, upaya itu akan sia-sia karena yang menjadi korbannya adalah masyarakat.
"Kasihan masyarakat kecil kalau BBM dinaikkan, segala kebutuhan pokok akan ikut naik. Padahal, kesejahteraan masyarakat naiknya tidak terlalu tinggi," imbuh Rudy.
Menanggapi anjuran TB Hasanudin dan Eva Sundari agar politikus PDIP tetap satu suara mendukung kenaikan BBM, Rudy mengaku bakal menolak anjuran itu. Menurutnya, dalam satu partai terjadi perbedaan adalah hal yang wajar.
Tidak semua harus memaksakan kehendak satu suara untuk mendukung kenaikan BBM. Selain itu, seharusnya TB Hasanudin dan juga Eva Sundari, tidak mengeluarkan imbauan itu. Pasalnya mereka bukan orang yang berada di struktur partai.
"Dia itu siapa? Kok memberikan anjuran seperti itu? Kalau saya tidak terlalu memikirkan anjuran mereka yang jelas saya meminta kepada sahabat saya Joko Widodo untuk tidak menaikkan harga BBM," tukasnya.
(san)
Explore More