Antisipasi Anggaran Siluman, Ini Saran untuk BPKP DKI
Jum'at, 07 November 2014 - 09:51 WIB
Antisipasi Anggaran Siluman, Ini Saran untuk BPKP DKI
A
A
A
JAKARTA - Guna meningkatkan kinerja, BPKP DKI Jakarta disarankan ikut dalam rapat perencanaan anggaran bersama DPRD dan Pemprov. Karena hal itu penting untuk mengetahui pengajuan anggara buat apa saja.
Hal itu disampikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah saat dihubungi Sindonews, Jumat (7/11/2014).
"Pencegahan anggaran siluman bisa dilihat dari awal ketika gubernur mengajukan kuot PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) ke DPRD. Setelah diajukan, kuot PPAS dibahas di banggar ada koreksi tidak dari DPRD. Setelah ada koreksi PPAS dibuat kesepakatan besama dan ditandatangani oleh gubernur dan para pimpinan DPRD," sarannya.
Dalam rapat DPRD DKI dan Pemprov soal anggaran, kata Amir, BPKP bisa mengikuti rapat tersebut. Karena, biasanya perencanangaan anggaran ditingkat Bappeda seringkali ada anggaran yang tidak masuk dan ada yang tidak tuntas.
"Pas masuk rapat diduga ada SKPD yang main mata dengan oknum anggota dewan. Karena si BPKP tidak ikut. BPKP jangan hanya pada saat pelaksaan APBD saja mengawasinya," ujarnya.
Berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2011, KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa ikut dalam rapat perencanaan APBD, jadi diharapkan dengan keikutsertaan BPKP dalam rapat perencanaan, bisa meminimalisir adanya anggaran siluman yang merugikan negara itu.
Hal itu disampikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah saat dihubungi Sindonews, Jumat (7/11/2014).
"Pencegahan anggaran siluman bisa dilihat dari awal ketika gubernur mengajukan kuot PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) ke DPRD. Setelah diajukan, kuot PPAS dibahas di banggar ada koreksi tidak dari DPRD. Setelah ada koreksi PPAS dibuat kesepakatan besama dan ditandatangani oleh gubernur dan para pimpinan DPRD," sarannya.
Dalam rapat DPRD DKI dan Pemprov soal anggaran, kata Amir, BPKP bisa mengikuti rapat tersebut. Karena, biasanya perencanangaan anggaran ditingkat Bappeda seringkali ada anggaran yang tidak masuk dan ada yang tidak tuntas.
"Pas masuk rapat diduga ada SKPD yang main mata dengan oknum anggota dewan. Karena si BPKP tidak ikut. BPKP jangan hanya pada saat pelaksaan APBD saja mengawasinya," ujarnya.
Berdasarkan Perda nomor 14 tahun 2011, KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa ikut dalam rapat perencanaan APBD, jadi diharapkan dengan keikutsertaan BPKP dalam rapat perencanaan, bisa meminimalisir adanya anggaran siluman yang merugikan negara itu.
(mhd)
