Kapolda Desak PSSI Jatuhkan Sanksi ke Panpel

SOLO - Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali meminta PSSI memberikan sanksi tegas kepada panitia pelaksana (panpel) pertandingan Persis Solo melawan Martapura FC Kalsel di Stadion Manahan Solo, Rabu (22/10) lalu.

Laga delapan besar Divisi Utama Liga Indonesia yang berakhir dengan mengamuknya pendukung Persis (Pasoepati ) itu ternyata tak mengantongi izin dari kepolisian.

"Pertandingan tidak ada izinnya. Saya minta PSSI memberikan sanksi kepada pelaksana pertandingan itu," katanya di Mapolda Jateng, kemarin. Kapolda menambahkan, pihaknya akan secepatnya memeriksa panpel pertandingan.

"Hari ini berapa orang yang diperiksa. Saya arahkan Kapolresta Surakarta meminta pertanggungjawaban panitia pelaksana pertandingan. Saya minta Polresta Surakarta mengusut tuntas kasus ini," ujarnya.

Saat ditanya mengapa pertandingan tersebut bisa dilaksanakan meski tanpa izin, Kapolda meminta wartawan menanyakan ke Kapolresta Surakarta Kombes Pol Iriansyah.

"Kalian catat itu, tanyakan langsung ke Kapolresta Surakarta," ucapnya.

Terkait insiden tewasnya suporter maupun yang luka-luka. Kemudian pembakaran, perusakan motor serta mobil polisi termasuk milik warga, hingga perusakan pos Polantas di simpang empat Gendengan, Jalan Slamet Riyadi, oleh suporter Persis, Nur Ali mengatakan, itu juga akan diusut kepolisian.

Manajemen Persis Tak Terima Disanksi

Ketua Umum Persis Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai, sanksi larangan aktivitas sepak bola selama enam bulan di Kota Solo itu dinilai tidak berdasar. Menurutnya, sanksi itu diberikan tanpa ada penyelidikan terlebih dahulu oleh tim Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Pria yang akrab disapa Rudy itu mengatakan, sebelum menjatuhkan sanksi pada Kota Solo, harusnya pihak Komdis menginvestigasi terlebih dahulu. Investigasi dilakukan dengan cara memanggil pihak panitia penyelenggara, wasit, pemain, dan para saksi atas kejadian kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa tersebut.

"Harusnya sebelum dijatuhkan sanksi, Komdis melakukan sidang dan mengumpulkan bukti yang ada, tidak kok langsung ngawur memberikan sanksi seperti ini," ucap mantan anggota Komite Nasional PSSI itu.

Dalam waktu dekat ini pihaknya bakal melayangkan surat banding pada Komdis PSSI. "Kalau materi banding tidak diterima Komdis, sekalian tidak usah ditaati aturannya, organisasi macam apa itu bikin keputusan kok selalu merugikan Persis," ujarnya.

Ketua Panpel Pertandingan Persis kontra Martapura FC, Paulus Haryoto, mengaku kecewa dengan sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI. Menurutnya, sanksi itu membunuh persepakbolaan di Kota Bengawan. Karena itu, pihaknya siap mengabaikan sanksi dari PSSI yang dinilai tidak memiliki dasar jelas.

Manajemen Persis Solo juga mendesak PSSI tidak hanya menjatuhkan sanksi sepihak berupa larangan menggelar pertandingan di Solo selama enam bulan pascakerusuhan supporter Persis. Namun, wasit yang memimpin laga dalam pertandingan itu dinilai patut diberi sanksi.

Sekretaris Persis Sapto Joko Purwadi mengatakan, Laskar Sambernyawa merupakan salah satu dari anggota PSSI yang sama-sama ingin memajukan sepak bola, khususnya di daerah. Seharusnya otoritastertinggi sepakboladiIndonesia tersebut memberikan advokasi dan Persis diberi hak protes.

"PSSI harus bijak. Kerusuhan suporter di Solo harus dilihat menyeluruh dan seluruh aspeknya turut diperiksa, termasuk wasit pertandingan, tidak hanya klub yang kena," kata Sapto kemarin. Menurut dia, jika memimpin pertandingan tidak adil, korps baju hitam-hitam juga perlu mendapatkan sanksi.

Eka setiawan/ Arif purniawan/ Arief setiadi

SABTU 25 OKTOBER 2014