Soal Transportasi, Kinerja Jokowi-Ahok Dinilai Gagal
Rabu, 15 Oktober 2014 - 01:03 WIB
Soal Transportasi, Kinerja Jokowi-Ahok Dinilai Gagal
A
A
A
JAKARTA - Berdasarkan survei yang dilakukan Jakarta Public Service, kinerja Jokowi-Ahok menangani banjir dan macet selama dua tahun dianggap gagal.
Tim Jajak Pendapat Jakarta Public Service (JPS) Rasminto mengatakan, publik yang merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ahok memperbaiki transportasi cukup tinggi.
“Publik menyatakan ketidakpuasannya terhadap bidang transportasi sebanyak 63,33 persen tidak puas dan 16,67 persen sangat tidak puas," terangnya melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (14/10/2014).
Sementara, Direktur Eksekutif JPS Mohammad Syaiful Jihad menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, di antaranya fakta di lapangan dan pemberitaan di media massa.
“Ketidakpuasan publik terhadap bidang transportasi bisa dipengaruhi banyaknya kasus kerusakan bus Transjakarta dan kasus korupsi pengadaan bus tersebut," terangnya.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jajak pendapat JPS dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penanggulangan banjir.
Tim Jajak Pendapat Jakarta Public Service (JPS) Rasminto mengatakan, publik yang merasa tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ahok memperbaiki transportasi cukup tinggi.
“Publik menyatakan ketidakpuasannya terhadap bidang transportasi sebanyak 63,33 persen tidak puas dan 16,67 persen sangat tidak puas," terangnya melalui rilis yang diterima Sindonews, Selasa (14/10/2014).
Sementara, Direktur Eksekutif JPS Mohammad Syaiful Jihad menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, di antaranya fakta di lapangan dan pemberitaan di media massa.
“Ketidakpuasan publik terhadap bidang transportasi bisa dipengaruhi banyaknya kasus kerusakan bus Transjakarta dan kasus korupsi pengadaan bus tersebut," terangnya.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan JPS, Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Bidang transportasi: sangat puas 0,67%, puas 15,33%, tidak puas 63,33%, sangat tidak puas 16,67%, dan tidak tahu/tidak menjawab 4%.
Bidang penanggulangan banjir: sangat puas 6,67%, puas 24,67%, tidak puas 51%, sangat tidak puas 11,33%, dan tidak tahu/tidak menjawab 6,33%.
Menurut JPS, survei dilakukan pada 4-11 Oktober 2014 lalu terhadap 300 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di DKI Jakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat.
Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku petunjuk telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Margin of error sekitar lima persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Jajak pendapat JPS dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan penanggulangan banjir.
(ysw)
