Disdik Garut: Pemotongan Tunjangan untuk Kurban Sudah Disetujui
Senin, 06 Oktober 2014 - 16:43 WIB
Disdik Garut: Pemotongan Tunjangan untuk Kurban Sudah Disetujui
A
A
A
GARUT - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut membenarkan adanya pemotongan tunjangan untuk membiayai pelaksanaan kurban.
Kepala Sub Bagian Umum Disdik Kabupaten Garut Asep Saeful mengatakan, pemotongan tunjangan dari setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut telah dibahas dalam rapat bersama.
"Pemotongan itu memang benar. Tapi bukan serta-merta dipotong begitu saja, melainkan sudah dibahas terlebih dahulu sebelumnya," kata Asep, Senin (6/10/2014).
Menurut Asep, kebijakan pemotongan dilakukan setelah setiap kepala UPTD di 42 kecamatan Kabupaten Garut menyetujuinya. Dia membantah pemotongan tunjangan dilakukan tanpa sepengetahuan pihak UPTD.
"Mengenai detail teknisnya seperti apa, itu ada di ketua panitia kurban. Saya sendiri kurang begitu memahami teknisnya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat membeberkan adanya pemotongan tunjangan 42 kepala UPTD di Garut sebesar Rp2,5 juta per orang. Dana yang dipotong ini dikumpulkan untuk membiayai pelaksanaan kurban di dinas tersebut.
"Bukan hanya UPTD saja, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dari SMP, SMA, dan SMK pun ikut dikenakan potongan juga. Kalau UPTD potongannya Rp2,5 juta, sementara untuk di MKKS saya kurang tahu berapa potongannya. Yang jelas, dana potongan ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kurban," katanya.
Pejabat ini menambahkan, tidak ada surat pemberitahuan resmi ihwal pemotongan tunjangan untuk pelaksanaan kurban di Disdik Garut tersebut. Informasi mengenai adanya pemotongan tunjangan untuk pelaksanaan kurban diberikan kepada seluruh kepala UPTD wilayah Garut saat menggelar rapat bersama yang terpusat di Kantor Disdik Garut.
Mendengar kabar ini, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman berjanji melakukan evaluasi pelaksanaan kurban di Disdik Garut. Dia mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan tunjangan di dalam prosesnya.
"Kami akan mengevaluasi kegiatan kurban di Disdik Garut ini. Kajian syariah kurbannya juga harus dilakukan. Jadi secara garis besar, kami sama sekali tidak mengetahui mengenai teknis penyelenggaraan kurban di dinas itu," katanya.
Kepala Sub Bagian Umum Disdik Kabupaten Garut Asep Saeful mengatakan, pemotongan tunjangan dari setiap kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut telah dibahas dalam rapat bersama.
"Pemotongan itu memang benar. Tapi bukan serta-merta dipotong begitu saja, melainkan sudah dibahas terlebih dahulu sebelumnya," kata Asep, Senin (6/10/2014).
Menurut Asep, kebijakan pemotongan dilakukan setelah setiap kepala UPTD di 42 kecamatan Kabupaten Garut menyetujuinya. Dia membantah pemotongan tunjangan dilakukan tanpa sepengetahuan pihak UPTD.
"Mengenai detail teknisnya seperti apa, itu ada di ketua panitia kurban. Saya sendiri kurang begitu memahami teknisnya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, seorang pejabat membeberkan adanya pemotongan tunjangan 42 kepala UPTD di Garut sebesar Rp2,5 juta per orang. Dana yang dipotong ini dikumpulkan untuk membiayai pelaksanaan kurban di dinas tersebut.
"Bukan hanya UPTD saja, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dari SMP, SMA, dan SMK pun ikut dikenakan potongan juga. Kalau UPTD potongannya Rp2,5 juta, sementara untuk di MKKS saya kurang tahu berapa potongannya. Yang jelas, dana potongan ini akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kurban," katanya.
Pejabat ini menambahkan, tidak ada surat pemberitahuan resmi ihwal pemotongan tunjangan untuk pelaksanaan kurban di Disdik Garut tersebut. Informasi mengenai adanya pemotongan tunjangan untuk pelaksanaan kurban diberikan kepada seluruh kepala UPTD wilayah Garut saat menggelar rapat bersama yang terpusat di Kantor Disdik Garut.
Mendengar kabar ini, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman berjanji melakukan evaluasi pelaksanaan kurban di Disdik Garut. Dia mengaku tidak mengetahui adanya pemotongan tunjangan di dalam prosesnya.
"Kami akan mengevaluasi kegiatan kurban di Disdik Garut ini. Kajian syariah kurbannya juga harus dilakukan. Jadi secara garis besar, kami sama sekali tidak mengetahui mengenai teknis penyelenggaraan kurban di dinas itu," katanya.
(zik)
