Haji Lulung Sebut Tuntutan FPI ke Ahok Wajar
Rabu, 24 September 2014 - 15:03 WIB
Haji Lulung Sebut Tuntutan FPI ke Ahok Wajar
A
A
A
JAKARTA - Abraham Lunggana atau Haji Lulung sependapat dengan FPI soal perkataan kasar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Karena, sebagai calon pemimpin tidak baik mengumbar perkataan kasar.
"Mengenai penghinaan Ahok kepada DPRD DKI Jakarta, terbukti kalau bukan hanya DPRD, ternyata lapisan masyarakat FPI juga tersinggung," kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014).
Maka itu, kata dia, pihaknya menerima segala masukan dari FPI. Karena, kader ormas tersebut merupakan warga DKI Jakarta.
"DPRD masih menampung sahabat-sahabat FPI, mereka kan juga warga Jakarta," katanya.
Bahkan, dia mengakui, sudah ada agenda untuk melakukan hak interpelasi guna bertanya kepada Ahok mengenai pernyataannya yang kasar.
"Memang untuk hak interpelasi akan jadi agenda pertama kami ketika sudah dilantik dan disahkan," katanya.
Menurut Lulung, Ahok telah melanggar undang-undang khusus bagi Gubernur dan Wagub soal etika dan norma yang bukan sekedar budaya.
"Jadi etika dan norma sebagai pemimpin daerah itu harus," pungkasnya.
"Mengenai penghinaan Ahok kepada DPRD DKI Jakarta, terbukti kalau bukan hanya DPRD, ternyata lapisan masyarakat FPI juga tersinggung," kata Ketua DPW PPP DKI Jakarta tersebut di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2014).
Maka itu, kata dia, pihaknya menerima segala masukan dari FPI. Karena, kader ormas tersebut merupakan warga DKI Jakarta.
"DPRD masih menampung sahabat-sahabat FPI, mereka kan juga warga Jakarta," katanya.
Bahkan, dia mengakui, sudah ada agenda untuk melakukan hak interpelasi guna bertanya kepada Ahok mengenai pernyataannya yang kasar.
"Memang untuk hak interpelasi akan jadi agenda pertama kami ketika sudah dilantik dan disahkan," katanya.
Menurut Lulung, Ahok telah melanggar undang-undang khusus bagi Gubernur dan Wagub soal etika dan norma yang bukan sekedar budaya.
"Jadi etika dan norma sebagai pemimpin daerah itu harus," pungkasnya.
(mhd)
