Bima Arya Bantah Titip Anak Bos Media ke SMPN
Senin, 15 September 2014 - 15:32 WIB
Bima Arya Bantah Titip Anak Bos Media ke SMPN
A
A
A
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya diduga menerima titipan anak seorang petinggi salah satu media massa ke SMPN favorit.
Informasi yang dihimpun Sindonews, S (12) warga Bogor Barat, Kota Bogor, diterima di salah satu SMPN favorit di Kota Bogor atas bantuan Bima Arya.
Beredarnya informasi tersebut membuat orang nomor satu di Kota Bogor ini langsung membantah.
"Kalau tidak percaya silakan cek. Jangankan petinggi media, ada anggota dewan pertimbangan presiden (wantimpres) yang ingin memasukan anaknya sekolah di negeri lewat saya, saya tolak semua," kata Bima usai pelantikan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kebun Raya Bogor (KRB), Senin (15/9/2014).
Bima Arya menepis semua tuduhan terkait menerima titipan petinggi media guna kepentingan pencitraan selama menjabat Wali Kota Bogor.
Sebab menurut dia, PPDB online diterapkan di massa kepemimpinannya untuk membersihkan praktik kotor jual beli kursi.
"Meskipun nanti ada bangku yang kosong, itu baru bisa diisi oleh siswa pindahan. Sesuai aturan siswa pindahan dari Kota Bogor setelah 6 bulan. Sedangkan dari Kabupaten Bogor setelah 1 tahun, di luar itu tidak boleh, nanti bisa jual beli kursi. Kalau terjadi seperti itu, percuma saja ada PPDB online," tegasnya.
Informasi yang dihimpun Sindonews, S (12) warga Bogor Barat, Kota Bogor, diterima di salah satu SMPN favorit di Kota Bogor atas bantuan Bima Arya.
Beredarnya informasi tersebut membuat orang nomor satu di Kota Bogor ini langsung membantah.
"Kalau tidak percaya silakan cek. Jangankan petinggi media, ada anggota dewan pertimbangan presiden (wantimpres) yang ingin memasukan anaknya sekolah di negeri lewat saya, saya tolak semua," kata Bima usai pelantikan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kebun Raya Bogor (KRB), Senin (15/9/2014).
Bima Arya menepis semua tuduhan terkait menerima titipan petinggi media guna kepentingan pencitraan selama menjabat Wali Kota Bogor.
Sebab menurut dia, PPDB online diterapkan di massa kepemimpinannya untuk membersihkan praktik kotor jual beli kursi.
"Meskipun nanti ada bangku yang kosong, itu baru bisa diisi oleh siswa pindahan. Sesuai aturan siswa pindahan dari Kota Bogor setelah 6 bulan. Sedangkan dari Kabupaten Bogor setelah 1 tahun, di luar itu tidak boleh, nanti bisa jual beli kursi. Kalau terjadi seperti itu, percuma saja ada PPDB online," tegasnya.
(whb)
