Bupati Kutai Kartanegara Sebut Lebih Mudah Mengawasi DPRD
Rabu, 10 September 2014 - 11:14 WIB
Bupati Kutai Kartanegara Sebut Lebih Mudah Mengawasi DPRD
A
A
A
TENGGARONG - Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari mengaku menyetujui jika pemilihan kepala daerah nantinya dipilih oleh DPRD.
Dia menilai, RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR RI saat ini akan mengurangi pembodohan pada rakyat.
“RUU Pilkada mengurangi konflik di masyarakat, termasuk money politics. Demokrasi memang di tangan rakyat, tapi kalau dicemari pembodohan dan money politics, masyarakat dibayar untuk memilih, lalu demokrasi yang mana yang kita percaya,” kata Rita kepada wartawan, Rabu (10/9/2014).
Namun, Rita menolak jika alasan pemilihan melalui DPRD dengan alasan penghematan biaya. Menurutnya, pemilu merupakan kewajiban pemerintah, termasuk pendanaan.
Soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dianggap penuh kepentingan politik, Rita menyebut lebih mudah mengawasi anggota DPRD daripada mengawasi jutaan rakyat.
Banyak metodologi dan teknologi terbaru yang makin memudahkan mengawasi setiap anggota dewan.
“Pengawasan ekstra ketat dapat dilakukan bisa dilakukan jika ada anggota dewan yang bermain ke salah satu calon yang maju. Bisa disadap teleponnya, pasang CCTV di setiap sudut kantor dan rumahnya,” katanya.
Dia menambahkan, DPRD juga dipilih oleh rakyat. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh para anggota dewan juga merupakan suara rakyat.
“Perlu diingat, satu orang anggota DPRD mewakili delapan ribu suara rakyat. Rakyat yang memilih, dan anggota dewan pun asalnya dari rakyat juga,” kata Rita yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara.
Dia menilai, RUU Pilkada yang sedang dibahas DPR RI saat ini akan mengurangi pembodohan pada rakyat.
“RUU Pilkada mengurangi konflik di masyarakat, termasuk money politics. Demokrasi memang di tangan rakyat, tapi kalau dicemari pembodohan dan money politics, masyarakat dibayar untuk memilih, lalu demokrasi yang mana yang kita percaya,” kata Rita kepada wartawan, Rabu (10/9/2014).
Namun, Rita menolak jika alasan pemilihan melalui DPRD dengan alasan penghematan biaya. Menurutnya, pemilu merupakan kewajiban pemerintah, termasuk pendanaan.
Soal pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang dianggap penuh kepentingan politik, Rita menyebut lebih mudah mengawasi anggota DPRD daripada mengawasi jutaan rakyat.
Banyak metodologi dan teknologi terbaru yang makin memudahkan mengawasi setiap anggota dewan.
“Pengawasan ekstra ketat dapat dilakukan bisa dilakukan jika ada anggota dewan yang bermain ke salah satu calon yang maju. Bisa disadap teleponnya, pasang CCTV di setiap sudut kantor dan rumahnya,” katanya.
Dia menambahkan, DPRD juga dipilih oleh rakyat. Sehingga keputusan yang dilakukan oleh para anggota dewan juga merupakan suara rakyat.
“Perlu diingat, satu orang anggota DPRD mewakili delapan ribu suara rakyat. Rakyat yang memilih, dan anggota dewan pun asalnya dari rakyat juga,” kata Rita yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara.
(sms)
