Pengamat: Mantan Wakil Rakyat Wajib Kembalikan Mobil Dinas
Rabu, 03 September 2014 - 07:45 WIB
Pengamat: Mantan Wakil Rakyat Wajib Kembalikan Mobil Dinas
A
A
A
JAKARTA - Masih banyaknya mantan wakil rakyat di DPRD yang belum mengembalikan mobil dinas membuat pengamat politik angkat bicara.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Sri Budi Wardhani menilai, perilaku anggota dewan itu menunjukan perilaku tidak bertanggungjawab.
Sebagai pejabat publik, kata dia, seharusnya bisa memenuhi kewajibannya sebagai perwakilan rakyat.
"Kesadaran untuk mengembalikan semua fasilitas negara itu penting. Apalagi jika ada anggota dewan yang tak kembali terpilih tapi masih menggunakan mobil dinas," ujar lelaki yang akrab disapa Dhani ini kepada Sindonews, Selasa (2/9/2014) kemarin.
Hal ini mungkin dianggap sepele, tapi lanjut Dhani, apapun alasannya, ini pelanggaran. Berkenaan dengan mental dan perilaku seorang pejabat.
Dia menegaskan, alasan apapun tak bisa menjadi pembenaran untuk tidak mengembalikan fasilitas negara dengan tepat waktu.
"Biasanya, dewan yang tak kembali terpilih malas untuk mengembalikan semua fasilitas itu. Sangat disayangkan, mental pejabat seharusnya sadar dengan hak dan tanggung jawabnya," tutupnya.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Sri Budi Wardhani menilai, perilaku anggota dewan itu menunjukan perilaku tidak bertanggungjawab.
Sebagai pejabat publik, kata dia, seharusnya bisa memenuhi kewajibannya sebagai perwakilan rakyat.
"Kesadaran untuk mengembalikan semua fasilitas negara itu penting. Apalagi jika ada anggota dewan yang tak kembali terpilih tapi masih menggunakan mobil dinas," ujar lelaki yang akrab disapa Dhani ini kepada Sindonews, Selasa (2/9/2014) kemarin.
Hal ini mungkin dianggap sepele, tapi lanjut Dhani, apapun alasannya, ini pelanggaran. Berkenaan dengan mental dan perilaku seorang pejabat.
Dia menegaskan, alasan apapun tak bisa menjadi pembenaran untuk tidak mengembalikan fasilitas negara dengan tepat waktu.
"Biasanya, dewan yang tak kembali terpilih malas untuk mengembalikan semua fasilitas itu. Sangat disayangkan, mental pejabat seharusnya sadar dengan hak dan tanggung jawabnya," tutupnya.
(whb)
